Fenomena Kriminalisasi terhadap Aktivis, Pemerintah Diminta Kooperatif

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta agar kooperatif melihat fenomena kriminalisasi yang terjadi saat ini. Tidak hanya terjadi pada penyidik KPK saja, melainkan kriminalisasi ini telah menjangkiti para aktivis dan pejuang hak asasi manusia, tidak terkecuali aktivis buruh.

Gerakan Masyarakat Melawan Kriminalisasi (GERAM) karena itu meminta kepada pemerintah agar memperhatikan hal di atas. Nelayan, warga miskin, dan lainnya bahkan telah diserang oleh “penyakit” kriminalisasi ini. “Menghentikan setiap bentuk kriminalisasi terhadap buruh, petani, nelayan, miskin kota, pegiat anti korupsi dan yang lainnya yang sampai saat ini masih berlangsung,” demikian siaran pers yang diterima oleh voa-islam.com, kemarin (5/02/2016).

Gerakan ini juga meminta pemerintah memerintahkan Jaksa Agung, HM. Prasetyo untuk menghentikan kriminalisasi terhadap 25 orang buruh dari Gerakan Buruh Indonesia dan penyidik KPK, Novel Baswedan serta seluruh kriminalisasi lainnya dalam waktu dekat.

Mendesak Jaksa Agung untuk mampu independen dan menolak meneruskan praktik negatif rekayasa kasus (krimlnalisas) oleh kepolisian, karena ini menyangkut kewibawaan Kejaksaan sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan di Indonesia.

“Menghimbau kepada masyarakat sipil untuk bersama-sama melawan praktik kotor penegakan hukum dan kriminalisas. Menyelamatkan Negara dari korupsi dan memastikan berjalannya agenda pemberantasan korupsi yang progresif.” (RobigustaS/voa-islam.com)