JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat transportasi mengatakan bahwa utang Indonesia kepada pihak swasta yang begitu besar akan kembali terulang seperti pada masa-masa 1997. Hal ini disebabkan karena pembangunan kereta cepat yang akan menggerus devisa Negara.
"Utang Indonesia akan mengalami seperti pada tahun 1997. Di mana pada saat itu devisa kita terus tergerus karena utang yang dibuat pemerintah," kata Darmaningtyas saat menjadi pembicara dengan tema 'Bangun Infrastruktur dengan Utang, Sejalankah dengan Trisakti', Kamis (11/02/2016), di Tebet, Jakarta Selatan.
Ia menyesalai kebijakan pemerintah yang meresmikan kereta api tersebut dengan alasan-alasan yang seolah-olah rakyat Indonesia itu tidak paham. Padahal, lanjutnya, apa yang dikatakan pemerintah bahwa pembangunan kereta cepat itu hanya urusan business to business (b to b) tidak semudah yang diucapkan.
"Negera seolah melihat kita ini orang-orang bodoh. Ingat, kita ini bukan orang bodoh. Karena tidak semudah itu apa yang telah diucapkan pemerintah bahwa ini hanya urusan b to b. Ke depan, ini akan menjadi beban," tegasnya.
Misalkan, dengan rampungnya kereta cepat, Tyas mengungkapkan bahwa untuk menaiki kendaraan tersebut rakyat harus mengeluarkan uang tidak kurang Rp. 200 ribu. Dan jika ini tidak sesuai target pasar karena rakyat nantinya akan beralih maka pemerintah akan berpikir bagaimana cara untuk menutupi dana-dana yang dikeluarkan.
"Saya hitung-hitung saja, prediksi itu jika kereta cepat ini rampung, maka rakyat harus mengeluarkan setidaknya Rp. 200 ribu setiap perjalanan. Dan jika di kemudian hari tidak sesuai, maka pemerintah harus menalanginya. Artinya jika dilihat utang itu akan dibayar sepanjang hayat," jelasnya.
Pemerintah juga dinilai olehnya tidak belajar dari Negara-negara lain yang saat ini jauh dari harapan karena adanya kereta cepat. "Di Belanda itu sudah bangkrut. Sedangkan di Cina sendiri justru kereta cepat diberikan subsidi dari Negara," tutupnya. (RobigustaS/voa-islam.com)