JAKARTA (voa-islam.com)- Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyatakan bahwa kereta cepat yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah bagian dari hasil liberalisasi ekonomi. Hal ini tidak saja kali pertama terjadi, yakni pada masa Orde baru.
“Orba pun pernah mengalami liberalisasi seperti saat ini. Misalnya saja seperti saat ini kereta cepat yang telah diresmikan proyeknya,” ucapnya, Rabu (24/02/2016), di Menteng, Jakarta Pusat.
Infrastruktur yang kini menjadi santapan oleh para pemodal ia katakan tidak lagi menjadi barang umum seperti dahulu. “Infrastruktur saat ini tidak lagi menjadi barang publik. Sekarang tujuan tersebut berubah menjadi ajang investasi,” sambungnya.
Selain itu, menurutnya ini adalah hasil dari para capital yang ingin menguasai aset-aset nasional. Dan ini juga termasuk pengaruh karena adanya krisis global yang melanda.
Kelebihan produksi pun ia katakan menjadi alasan mengapa liberalisasi-kapitalis berkembang dan menggurita di Tanah Air. “Dan pada saat yang sama pun daya beli masyarakat rendah. Lemah. Hal ini akibat pula dari lowongan pekerjaan yang sulit,” tambahnya.
Padahal, ia melanjutkan, ekonomi negara-negara tersebut sedang mengalami keterpurukan. Misalnya saja ia menyebutkan Cina yang berani menginvestasi untuk pembangunan kereta cepat.
“Sebenarnya, untuk membaca mengapa Cina melakukan demikian untuk kereta cepat tidak lain karena industri mereka sedang terpuruk. Sehingga Cina ‘mengejar’ proyek tersebut agar ekonomi mereka pulib kembali,” tutupnya. (RobigustaS/voa-islam.com)