Aturan Susi Pudjiastuti Mengebom Kapal Melawan Hukum dan Ambil Tugas TNI?

JAKARTA (voa-islam.com)- Penegakan hukum yang dilakukan harus berdampak positif bagi siapa saja, tidak terkecuali jika pelaku itu bersalah.

Begitu pula bila kapal-kapal diledakan, maka yang harus dipikirkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan adalah dampaknya, misal bagaimana lingkungan laut setelahnya itu.
“Penegakan aturan jangan sampai merugikan kita sendiri, harus dipikirkan dampak dari sampah kapal yang berserakan di laut akibat pemboman,” tulis akun Twitter milik Gerindra, beberapa waktu lalu.

Dan bagi Gerindra, apa yang dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti merupakan sikap atau etika terbalik dengan apa yang pernah ia katakan saat menjaga lingkungan. “Lucunya, @susipudjiastuti sendiri pernah menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan di laut merupakan tindakan ilegal. Namun pada kenyataannya pemboman kapal itu juga sama saja dengan membuang sampah di laut dengan sengaja.”

Gerindra melihat, terjadinya hal tersebut akibat dari hal yang sepatutnya tidak dilakukan namun tetap dilakukan. Misalnya saja Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pekerjaan lalu lalang kapal-kapal.

“Itu juga akibat @KelautanKKP yang ikut mengurusi lalu lintas kapal ikan dan alat angkut hasil laut, yang sebenarnya bukan tugasnya melainkan tugas Kementerian Perhubungan.”

Tidak hanya itu, Gerindra juga mempermasalahkan di saat KKP melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh aparat atau para penegak hukum. “Selain itu, @KelautanaKKP ikut mengurusi pencurian ikan yang merupakan tugas Kepolisian dan TNI AL, apalagi sudah ada Bakorkamla.”

Maka dari itu, partai besutan Prabowo Subianto ini meminta kepada KKP untuk tidak lagi melakukan hal-hal di luar tugas. Ada baiknya, menurut Gerindra mereka melakukan tugas yang semestinya.

“Sebaiknya @KelautanKKP tidak perlu mengerjakan yang bukan urusannya, lebih baik konsentrasi untuk mengembangkan sumber daya kelautan yang sangat besar dan masih butuh banyak perhatian.” (RobigustaS/voa-islam.com)