Giringan Media Umum atau Permintaan Masyarakat yang Dipilih KPK Usut Korupsi Sumber Waras?

JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan Staff Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief meragukan media massa yang telah lama berkecimpung di dalam dunia pemberitaan menganggap bahwa dugaan korupsi lahan Sumber Waras bukan sebuah pencurian.

"Saya masih tidak percaya kalau TEMPO menganggap korupsi sumber waras bukan perampokan," katanya, dalam akun twitter pribadi miliknya, @AndiArief_AA, beberapa waktu lalu.

Arief juga mempertanyakan ada apa media tersebut bisa memandang bahwa audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sebagai bahan dari penemuan. "Apa yang salah dari audit? Apa karena  nama Ciputra?"

Aktivis yang dikenal cukup vokal ini bahkan mempersilahkan media yang ia sebut tersebut untuk mengklarifikasi perihal pengambil yang bukan pada haknya dalam pengadaan lahan Sumber Waras. "Silahkan menganalisa, bagaimana mungkin tidak ada niat maling kalau cuek pada status tanah hak guna bangunan (HGB) yang 2 tahun lagi koid."

Selain itu ia juga merasa ada yang tidak ia fahami kenapa lahan yang tidak masuk dalam perencanaan tetapi tetap saja dibeli. Ia juga memandang apa yang dilakukan Pemprov tidak masuk ke dalam keadaan yang membutuhkan.

"Mengapa semua UU dan peraturan ditabrak untuk kepentingan program yang tidak ada urgensinya dilakukan Ahok?"

Lembaga antirasuah pun disarankan untuk merespon adanya indikasi yang melibatkan mantan Bupati Bangka Belitung tersebut. Ia pun yakin, masyarakat yang meminta kejelasan oleh KPK tidak sembarang dorongan untuk usut tuntas.

"Saya masih percaya KPK akan lakukan yang semestinya soal Sumber Waras. Bayangan rakyat bergelombang menuntut di kantor KPK di depan mata. Audit forensik dan Analisa PPATK tentang aliran dana korupsi sumber waras akan terlihat apa yang sesungguhnya terjadi soal perampokan itu." Dalam Kasus korupsi Sumber Waras, Arief bahkan juga melihat sepertinya Ahok sedang menjalankan perintah menutup kekurangan pendanaan di peristiwa lain.(Robi/voa-islam.com)