Inilah Kenapa Warga Jakarta Tidak Layak Memilih Ahok Menurut NSEAS

JAKARTA (voa-islam.com)- Muchtar Effendi Harahap dari Network for South East Asian Studies mengatakan Basuki Tjahja Purnama tidak layak dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Di antaranya ia menyebut bahwa Ahok, sapaan akrbanya seringkali konflik dengan lembaga-lembaga yang ada, sebut saja DPRD yang menjadi penyeimbang.

“Ahok tidak layak menjadi Gubernur DKI Jakarta karena, pertama dia itu suka konflik dengan lembaga Negara seperti DPRD DKI, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan DPRD Bekasi,” katanya melalui siaran pers yang diterima voa-islam.com.

Ahok juga disebut olehnya mengapa tidak layak menjadi Gubernur karena Ahok mempunyai kepribadian yang rendah. Belum lagi Ahok didugaa terbawa-bawa kasus korupsi di Jakarta. “Integritas pribai rendah, diduga korupsi dalam beberapa kasus, dan suka melanggar hukum.”

Selain itu Ahok juga dinilai tidak pantas karena menggunakan kekuatannya sebagai pemimpin dalam menindas rakyat Jakarta. Ahok juga disebut olehnya memiliki kinerja dan melayani rakyat yang rendah.

“Suka menggusur raakyat secara paksa sehingga melanggar HAM. Kinerja pun dalam mengurus dan melayani masyarakat mempunyai kualitas rendah.”

Penilaian yang ada juga bukan datang darinya. Menurutnya, BPK pun telah menandakan Ahok sebagai pribadi yang negative. Misalnya saja tutur kata yang kurang bijaksanaa. Ucapannya yang kotor dan suka memaki.

“BPK juga menilai Ahok negative. Selain itu tutur kata kasar dan tidak beradab juga disandang Ahok.”

Ahok juga dikatakan olehnya sebagai pribadi yang tidak bertanggung-jawab. “Dia suka mengkambinghitamkan pihak-pihak lain atas kegagalan yang dibuatnya, misalnya saja soal banjir yang ada di Jakarta.”

Dalam pencapaian dalam bidang ekonomi pun Ahok disebut sebagai pemimpin yang kurang berhasil. Kesenjangan social antara yang kaya dan miskin saatini semakin lebar.

Karena itu, apa yang dimiliki Ahok menurutnya tidak satupun yang dapat diambil sebagai nilai positif. “Tidak ada satupun indicator infrastruktur yang dapat dinilai ‘bertambah’ dan ‘maju’ atas prakarsa dirinya. Lihat saja dari sisi social. Ekonomi rakyat di DKI Jakarta terlihat kesenjagan semakin melebar. Kaya dan miskin terlihat jelas.” (Robi/voa-islam.com)