JAKARTA (voa-islam.com)- Masyarakat dan media diajak berpikir obyektif melihat pemberian KTP untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di banyak tempat, salah satunya di mall. Hal ini dinyatakan politisi Gerindra karena sebelumnya ada dugaan relawan atau tim Ahok yang menyatakan bahwa mereka tidak sama sekali dibayar alias free.
Bahkan M. Taufik pun meminta kepada pihak yang memperhatikan demikian diminta untuk mengaudit bila benar tempat penggalangan KTP tersebut harus membayar. Pikiran Taufik, bisa jadi dana-dana yang dikumpulkan itu ke arah gratifikasi.
“Kan relawannya buka di mall, tuh. Itu gratis atau bayar? Bayar, kan? makanya diaudit, dong. Bisa pula nanti hal tersebut masuk ke arah gratifikasi. Ini lagi-lagi saya katakan sebagai teman,” katanya, Rabu (16/03/2016), di Jakarta Pusat.
Anggota DPRD DKI juga merasa miris di saat tim atau relawan-relawan dari Ahok manakala apa yang dilanggar oleh mantan Bupati Bangka Belitung itu pada setiap kesempatan. Sebut saja misalnya penggusuran yang menurutnya tidak memenuhi unsur atau prosedur yang ada.
“Kasihan saya sama Norman (relawan Ahok). Bangun Jakarta itu bukan dilihat dari gusurannya atau lalu diberi tempat di rusun (rumah susun). Tetapi suksesnya seorang pemimpin itu manakala ia mampu menyerap anggaran yang telah ada,” ujarnya.
Ia juga menyebut, apa yang dilihat saat ini sungguh jauh dari konsep-konsep yang ada di dalam membangun sebuah daerah atau kota. Sehingga apa yang telah diperbuat oleh Ahok menurutnya jauh dari kenyatan. “Tidak jelas konsepnya yang ia bangun. Misalnya saja membangun Kalijodo. Itu kan seperti membangun Jakarta di dalam mimpi. Seharusnya lewat struktur yang ada. Ini justru hanya memindahkan saja pelacur dari sana ke rusun,” pungkasnya. (Robi/voa-islam.com)