JAKARTA (voa-islam.com)- Aktivis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyebut Presiden Joko Widodo sebagai pemeras. Hal ini ia katakan berkaitan dengan akan adanya rencana kenaikan iuran BPJS bulan depan.
"Dulu Jokowi jadi saksi dalam gugatan UU Sistem jaminan sosial nasional yang jadi payung hukum UU BPJS, sekarang malah rakyat diperas dengan kenaikan iuran BPJS," katanya, Sabtu (19/03/2016), melalui pesan singkat yang diterima voa-islam.com.
Karena hal tersebut, Jokowi pun disebut Daeng sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab atas ucapnnya. "Jokowi tidak konsisten, mestinya tanggung jawab negara untuk membiayai kesehatan rakyatnya, pajak sudah tinggi, rakyat diperas di segala lini."
Ia pun melihat rencana tersebut tidak memiliki pijakan yang jelas. Padahal, kinerja dari BJPS juga tidak terlalu bagus bagi masyarakat Indonesia.
Belum lagi persoalan teknis yang kadang masyarakat dipersulit di dalam mengurusnya.
"Saya tidak melihat dasar dari kenaikan iuran, apakah rakyat sedang meningkat daya belinya? Kan tidak, rakyat sedang susah, bayar berat, tapi karena wajib bayar maka disitulah konteks pemerasannya, selain itu BPJS gagal membuat rakyat mendapat pelayanan kesehatan yang baik," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)