Dinilai Tidak Adil, Yusril: Angkutan Umum Konvensional Bayar Pajak dan Pungutan

JAKARTA (voa-islam.com)- Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Prof. Yusril Ihza Mahendra mengamati kisruhyang terjadi antara angkutan umum konvensional dengan online. Melihat tersebut Yusril mengatakan pemerintah mesti mengambil sikap dengan segera agar kenyamanan dan keamanan antar masyarakat dalam mencari rezeki tidak terganggu.

"Pemerintah wajib menjaga stabilitas sosial dan menjaga keamanan rakyat. Jangan biarkan rakyat bentrok antar sesama karena memperebutkan lahan untuk mencari nafkah," katanya, melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Namun demikian, ia menyarankan pemerintah harus jeli melihat fenomena yang terjadi.

"Pemerintah Daerah jangan cepat-cepat memberikan izin beroperasinya transportasi umum walau ongkosnya lebih murah. Antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum sistem baru harus diharmonisasikan lebih dulu agar yang satu tidak rugikan yang lain."

Yusril mengamati, terjadinya kisruh antara angkutan umum konvensional dengan online terjadi juga karena, misalnya saja terkait dengan pengeluaran atau prosedur yang ada di antara angkutan umum.

"Ongkos transportasi umum yang baru memang lebih murah karena disubsidi oleh provider telepon selular dan penjual mobil dan motor. Sementara pengendara ojek konvensional dan supir angkutan umum konvensional menjadi tidak mampu bersaing menurunkan ongkos angkutan.

Pengendara ojek dan angkutan konvensional tidak disubsidi siapapun. Mereka bahkan harus bayar berbagai pajak dan pungutan." (Robi/voa-islam.com)