JAKARTA (voa-islam.com)- Semakin besarnya pengangguran dan capaian pendapatan di setiap daerah bisa dilihat dari realisasi belanjanya. Jika realisasi belanjanya susut, misal DKI Jakarta maka itu artinya Ibukota yang dipimpi oleh Basuki Tjahja Purnama sangat lemah.
Kelemahan utama pemerintah DKI jakarta adalah realisasi belanja daerah adalah yang terendah. Realisasi belanja 2015 senilai 37,8 triliun Rp. sebesar 53,39% dari yang direncanakan," kata Salamuddin Daeng dari AEPI, melalui siaran persnya ke voa-islam.com, kemarin (24/03/2016).
Daeng juga menyebut bahwa ketimpangan antara yang kaya dan miskin akan terlihat jelas. Dan menurutnya ini adalah pencapaian dengan rasio berskala nasional Pemda DKI Jakarta, yang di kemudian hari bukan tak mungkin membahayakan semua pihak.
"Hal yang sangat membahayakan dan harus menjadi perhatian semua pihak adalah masalah ketimpangan ekonomi meningkat dari 0,44 tahun 2014. Tahun 2015 belum diumumkan. Berarti kelompok kaya menguasai 44 persen pendapatan DKI Jakarta. Ketimpangan DKI Jakarta adalah yang tertinggi secara nasional."
Sehingga bila hal itu telah terjadi, maka gejolak sosial antar warga pun dimungkinkan tidak bisa dihindarkan. Misal adanya sensitifisme dari orang dengan kekurangan materil dengan orang yang lebih atah bahkan over materil.
"Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi akan menjadi masalah utama yang akan menimbulkan gejolak sosial dan sentiment antara orang miskin kepada segelintir orang kaya yang menguasai Jakarta."
Sebelumnya ia juga menyebut bahwa indeks kedalaman kemiskinan meningkat tajam antara tahun 2014 ke tahun 2015 dari 0,39 ke 0,52. Kemiskinan meningkat dari 0,7 pada tahun 2014 menjadi 0,10 pada tahun 2015.(Robi/voa-islam.com)