KPK Tangkap Kader Gerindra Hanya untuk Paksa Warga Jakarta Lupa Dugaan Korupsi Ahok?

JAKARTA (voa-islam.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan pengamat letak keadilan sebagai lembaga penegak hukum. Dengan ditangkap Sanusi, tida serta merta rakyat Jakarta lupa atas dugaan korupsi Ahok terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

“Dengan pola operasi KPK seperti itu maka dimanakah nurani KPK dlm menegakkan keadilan? Rakyat menuntut kasus Ahok di RSSW ditunaikan tapi KPK menjawab dengan menjerat anggota DPRD? Di mana keadilan dengan membiarkan skandal yang sangat telanjang bulat menyangkut Ahok dengan RSSW?” kata pengamat politik, M Hatta Taliwang dalam siaran persnya yang didapat voa-islam.com, kemarin (1/04/2016) malam.

KPK menurutnya seharunya juga melakukan penegakan hukum berskala besar. Hal ini ia katakan karena dulu KPK menyampaikannya saat bertemu lembaga antiarasuah tersebut.

“Sewaktu kami bersama pak Fahmi Idris dan kawan-kawan ketemu KPK beberapa waktu yang lalu, Ketua KPK menyatakan di hadapan kami bahwa KPK di eranya tidak akan mengurus korupsi ecek-ecek lagi. KPK akan konsentrasi pada korupsi besar.”

Sehingga ia dan beberapa rekan mengakui dan menarik kesimpulan bahwa KPK akan menuntaskan korupsi  seperti: BLBI, Century, mafia minyak, mafia pajak dan juga akan fokus pada mafia tanah, mafia tambang , mafia utang negara, mafia listrik, mafia telekom, mafia pangan, mafia impor-ekspor dan lain-lainya.

Atas apa yang tengah terjadi itu pun ia menduga bahwa apa yang dilakukan para penegak hukum terkesan tidak adil dan diskriminatif. “Mungkin karena masih pakai kitab hukum warisan penjajah sehingga bau kolonial dan diskriminasinya sangat kental dan terasa.” (Robi/voa-islam.com)