Periksa Staff Khusus Soal Reklamasi, Kader Demokrat: KPK pun Wajib Periksa Ahok!

JAKARTA (voa-islam.com)- Diperiksanya Staff Khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal suap yang melibatkan anggota DPRD M Sanusi nampaknya masih dianggap kurang bila tidak memeriksa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku pimpinan.

Bahkan menurut kader Partai Demokrat, Roy Suryo KPK wajib memeriksa Ahok karena ia selain pimpinan, juga merupakan penanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan oleh anak buahnya (Sunny).

“Kalau Ahok, ya wajib a’in hukumnya itu. Jelas-jelas yang bersangkutan selaku  penanggung jawab wilayah (Gubernur) harus bertanggungjawab bahkan terhadap (kalau ada) kesalahan dari staffnya,” katanya, melalui pesan singkat ke voa-islam.com, kemarin (13/04/2016).

Pakar telematika ini juga mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Sunny tidak mungkin tanpa arahan dari Ahok, termasuk soal reklamasi. “Sunny tidak akan bekerja, apalagi bertindak tanpa ‘perintah atasannya’. Jadi sudah clear kan siapa yang penanggung jawab yang harus bertanggungjawab,” lanjutnya.

Di samping itu, saat ditanya apakah anggota DPRD Jakarta lainnya juga harus dimintai keterangan oleh KPK, salah satu bakal calon Gubernur DKI ini hanya mengatakan hal itu bisa saja dilakukan. Akan tetapi hal demikian tergantung dengan bukti-bukti yang ada.

“Tergantung bukti-buktinya. Bisa jadi korupsi dilakukan satu orang (yang bersangkutan ‘main sendiri’). Atau dilakukan bersama-sama dalam kelompoknya, misal komisi atau banggar daerahnya,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)