Semakin Banyak Salah di Sumber Waras, Pakar Hukum: Ahok Jangan Banyak Bicara, Tutup Mulut Saja!

JAKARTA (voa-islam.com)- Mengamati apa yang sedang terjadi dan itu dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta, yang diindikasikan bahwa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlibat pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pakar hukum, Margarito Kamis mendukung kinerja lembaga negara tersebut. Margarito bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BPK itu telah benar dan tidak perlu dipertanyakan, termasuk oleh Ahok sendiri.

“Apa yang dilakukan oleh BPK yang mengaudit itu tidak perlu lagi dikonfrontasi ke yang bersangkutan (Ahok). Toh audit itu ternyata yang pernah diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era Taufiqurrahman Ruki. Sebab itu tidak ada alasan apapun untuk DKI mempersoalkan BPK yang tidak melakukan konfirmasi ke Ahok,” ujarnya, kemarin (19/04/2016), di Menteng, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan BPK sudah itu telah sesuai standard. “Tidak ada dasarnya jika harus konfirmasi terlebih dahulu. Karena menurut hukum memang tidak perlu,” sambungnya.

Apa yang ditanggapi oleh Ahok bahwa sekiranya BPK melakukan konfirmasi ke yang bersangkutan itu beda soal. “Kalau melihat perdebatan, tampaknya apa yang dimaksudkan oleh Ahok itu audir general. Sedangkan ini audit investigasi, jadi tidak perlu lakukan konfirmasi, kecuali audit keuangan,” jelasnya.

Karena itu, ia menyarankan Pemprov DKI jangan banyak bicara. Menurutnya ini adalah ranah BPK sebagai penentu ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

“Karena saat ini saat ini penentu keuangan ada di tangan BPK. Kita cek Sumber Waras, maka dari itu DKI jangan banyak ngomomg. Tutup mulut saja. Atau kita ikuti logika Pemprov, namun tetap saja tidak menghilangkan perbuatan hukum atas peristiwa pengadaan soal itu. Jadi jangan banyak ngomong! Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Tetap saja tidak menghilangkan sifat melawan hukum dan tindak korupsi itu,” sarannya tegas. (Robi/voa-islam.com)