Warga Penggusuran Tidak Dapat Bantuan karena Dilarang Ahok?

JAKARTA (voa-islam.com)- M Hatta Taliwang, salah satu tokoh yang hadir saat rapat akbar di halaman masjid Jami Luar Batang, Jakarta Utara, kemarin menyimpulkan beberapa hal penting yang ahrus diperhatikan pemerintah. Tentunya, hal ini terlepas dari masalah hukum dan penanganan hukum yang ada. Dan hal penting ini ia katakan semata-mata dilakukan karena persoalan kemanusiaan.

Misalnya saja ia menyebut warga yang digusur, dan telah menempati wilayah tersebut selama puluhan tahun bahkan ada yang hingg ratusan tahun tidak menerima ganti rugi dari Pemprov DKI Jakarta. Pemprov juga ia katakan tidak memperhatikan dampak ekonomi ataupun sosial dari warga yang dipindahkan dari tempat asal ke tempat yang baru, Rusunawa.

Bagaimana kelanjutan hari depan ribuan jiwa yang terlantar itu? Tak mungkin mereka terus menerus jadi tuna wisma dan hidup dari belas kasihan orang lain. Tidak diberikan semacam bantuan atau uang kerohiman sebagai manusia yang telah tinggal turun temurun di kawasan tersebut. Bahkan diduga sudah seratusan tahun.

Bagi yang disalurkan ke rusunawa banyak implikasi psikologis sosial dan ekonomi yang berat yang mereka terima. Tidak dipikirkan dampak terhadap mata pencaharian dan pekerjaan mereka,” demikian siaran pers yang didapat voa-islam.com.

Namun yang mungkin paling menyedihkan ialah tidak adanya petugas dari pemerintah yang memberikan bantuan terhadap korban penggusuran. Hatta melihat ini sebagai ketakutan yang kuar biasa dari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Aparat, Kelurahan dan Pemerintah umumnya tak ada yang berani ambil inisiatif membantu masalah kemanusiaan tersebut karena takut pada perintah Ahoka gar tidak menangani korban. Korban dan rakyat di sekitarnya akhirnya memutuskan tidak akan mau menerima bantuan Pemerintah dan hanya menerima bantuan dari non pemerintah. FPI sudah mendirikan posko dan banyak membantu warga di sana.” (Robi/voa-islam.com)