Kelola Dana Ribuan Triliun, Pemerintah Masih Saja Minim Sediakan Lapangan Pekerjaan

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat menilai apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam meningkatkan APBN tidak masuk akal. Bukan saja karena "kejar setoran", melainkan pemerintah juga dianggap tidak berlaku pro rakyat soal pajak yang cukup besar.

Pemerintah berambisi mengeruk pendapatan Negara sebesar besarnya, menjalankan pungutan membabi buta untuk mengejar angka APBN yang ambisius," kata Salamuddin Daeng melalui siaran persnya, kemarin (1/5/2016).

Menurut Daeng pun hal demikian akan menjadi stimulus yang mengakibatkan pengangguran bertambah. "Akibatnya PHK terjadi dimana-mana dan tingkat pengangguran melompat ke sembilan persen."

Sedangkan kurang dari 200.000 pekerjaan diciptakan antara Agustus 2014 dan Agustus 2015, padahal penduduk berusia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 3,1 juta orang.

Pada periode yang sama, ia mengamati jumlah pengangguran meningkat lebih dari 300.000 orang, sedangkan jumlah orang tidak aktif secara ekonomi naik sebesar 2,6 juta. "Padahal pemerintah mengelola dana lebih dari Rp. 2000 triliun. (Asian Development Bank, Maret 2016)."

Termasuk kebijakan pemerintah yang memberlakukan pajak tinggi, cukai tinggi, bunga tinggi, disertai dengan ketidakmampuan dalam menjaga jatuhnya nilai mata uang rupiah terhadap USD pun mempengaruhi.

Sehingga rupiah akan terdepresiasi sebesar 14-20 persen. "Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) suku bunga pun akan melompat melebihi 12 (IMF, March  2016)."

(Robi/voa-islam.com)