Banyak Kasus Diajukan Pemerintah Kalah di Pengadilan, Bukti Hukum Lebih Tinggi daripada Kekuasaan

JAKARTA (voa-islam.com)- Kekuasaan yang kerap menyepelekan hukum di atas segalanya dapat dipastikan tumbang oleh kebenaran. Pun kekuasaan itu memerintahkan aparat untuk “mencari” apa yang salah, kebenaran hukum itu tetap saja akan terlihat.

Kekuasaan yang menyepelekan hukum ya pasti kalah di pengadilan yang tidak korup. Jaksa dan polisi bisa saja ‘mencar-cari’ sampai lelah,” demikian kata Andi Arief, aktivis yang juga pernah menjabat sebagai Staff di era mantan Presiden SBY melalui akun Twitter pribadinya.

Misalkan dalam beberapa kasus yang ia sebut sebagai “ulah” kekuasaan yaitu kekalahan telaknya pemerintah di PTUN. “Coba perhatikan putusan PTUN Golkar, PPP, La Nyalla, PSSI, dan PN kasus Yulianus Paonganan (Ongen), semuaa yang dilakukan Jokowi kalah. Karena motifnya kekuasaan.”

Ia meminta kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk segera mengakhiri kekuasaan untk mempermainkan hukum, dengan Negara yang dijadikan kekuasaan.

Pun termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia meminta agar tidak mengikuti pola pemerintah (Jokowi).

“Jokowi harus kembalikan keblingernya republik ini dari Negara kekuasaan menjadi Negara hukum. Ini KPK sedang dilema ikut Jokowi atau hukum. Kalau satu atau dua kasus pemerintah kalah di pengadilan namanya kurang cermat, kalau banyak kasus namanya keblinger.”

Andi bahkan menyebut Presiden Jokowi saat ini yang berada di tampuk kekuasaan sedang tidak tahu arah. Sehingga hukum pun dijadikannya persis seperti kekuasaan. “Kalau tahun 1965, Seokarno menyebut pimpinan PKI keblinger dalam Gestok. Saat ini Jokowi keblinger gunakaan kekuasaan.” (Robi/voa-islam.com)