Partai Oposisi Dihimbau Maksimalkan Perlawanan terhadap Kebijakan Anti Rakyat dari Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)- Seorang pengamat mencoba membandingkan pemerintah Joko Widodo dengan pemerintahan di era SBY. Dan hasilnya, ternyata pemerintahan mantan Walikota Solo tersebut lebih neo liberal dari era sebelumnya.

Misalkan saja kebijakan-kebijakan Jokowi yang dinilai sangat pro pemodal (kapitalis). Dan jelas, hal ini sangat bertentangan dengan janji-janji pada saat kampanye.

"Jika dilihat situasi ekonomi politik saat ini, pemerintahan Jokowi jauh lebih neolib dibandingkan dgn pemerintahan SBY. Kebijakan-kebijakan ekonomi politik pemerintahan Jokowi jelas-jelas sangat pro modal, sangat pro asing.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan janji saat kampanye maupun platform perjuangan PDIP sbg partai pengusung utamanya," kata Bin Firman Tresnadi, Direktur Executive Indonesia Development Monitoring (IDM) melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

Seperti PDIP saat menjadi oposisi, ia katakan seharusnya saat ini pun partai yang menjadi "lawan"politik Jokowi harus lebih kencang bersuara. Bin juga menyarankan partai oposisi memaksimalkan warga atau pemuda dari berbagai kalangan.

Seharusnya Gerindra dapat memaksimalkan kerja-kerja politiknya dengan melakukan pengorganisasian di massa rakyat baik di sector buruh, tani, mahasiswa, pemuda dan kaum yang termarjinalkan lainnya guna melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang sangat anti rakyat. Dan pengkhianatan PDIP terhadap platform perjuangannya sendiri."

Ia juga menyatakan, Gerindra sebaiknya secara langsung maupun tidak langsung harus melakukan advoksi terhadap massa rakyat, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap kesewenang-kesewenangan yang di lakukan pemerintah saat ini kepada rakyatnya.

"Gerindra harusnya menggerakan seluruh cabangnya baik di tingkat propinsi sampai tingkat ranting untuk mendampingi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan pemerintah." (Robi/voa-islam.com)