Rencana Pemerintah Minta Maaf kepada PKI Bermula dari Simposium

JAKARTA (voa-islam.com)- Bila benar pemerintah ingin meminta penggalian kuburan atau meminta maaf kepada PKI (komunis), maka baiknya pemerintah pun harus melakukan hal yang sama kepada umat Islam yang dibantai.

"Jika Luhut Binsar Panjaitan ingin menggali kuburan PKI, maka dia harus pula menggali kuburan orang yang dikubur oleh PKI. Pada 1 Oktober 1965, misalnya ada 62 Banser diberi racun dan Muhammdiyah dikubur hidup-hidup," ucap Kivlan Zen, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Ia juga meminta seharusnya pemerintah tidak memfasilitasi mereka dalam mengadakan acara. Selain itu, UU yang terkait hal tersebut pun saat ini ia katakan telah masuk.

"Sekarang UU Desa sudah masuk. Harusnya jangan fasilitasi mereka. Budiman Sujatmiko itu dulu pernah ditangkap Prabowo karena mengebom di Bekasi. Tapi kini justru ia mendapatkan tanah dan fasilitas oleh Gandjar Pranowo," katanya.

Maka dari itu, Kivalan menyarankan agar pemerintah tidak melakukan demikian (baca: gali kubur dan minta maaf). Jika hal itu tetap dilakukan, maka yang benar adalah meminta maaf kepada bangsa Indonesia.

"Karena saat itu kita sudah pecah. Jika ingin bongkar, semuanya saja bongkar. Jangan hanya PKI saja," sarannya.

Itu terjadi, lanjutnya, karena diadakannya simpusium beberapa waktu lalu tersebut. "Hasil simposium itu disarankan kepada Presiden, yaitu pemerintah menyesal dan retitusi serta akan merevisi aturan/UU pelarangan terhadap segala jenis yang berbau PKI," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)