Keruk Pajak adalah Sistem Kolonialis, dan Kini Diterapkan oleh Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Salamuddin Daeng, pengamat dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) menyatakan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo di dalam pemerintahannya sedang menjalankan strategi Asing. Strategi ini menurutnya merupakan bagian dari ambisi untuk mendapatkan pajak yang cukup besar.

"Sumber utama untuk membiayai negara adalah hasil pengelolaan kekayaan alam oleh negara. Mengapa? Karena rejim keruk pajak adalah sifat dan watak daripada kolonialisme. Namun belakangan ini Pemerintahan Jokowi justru menjalankan strategi kolonialisme secara lebih ekploitatif.

Pemerintahan Jokowi sangat berambisi mendapatkan pajak yang besar," demikian siaran persnya yang diterima voa-islam.com.

Jokowi melakukan demikian karena sudah kepalang buat sesumbar buat infrastruktur di Indonesia. Mengapa? Semua gara-gara pemerintah membutuhkan uang banyak untuk merealisasikan ambisi membangun berbagai mega proyek seperti kereta cepat, jalan tol, pelabuhan, bandara, listrik 70 ribu  megawatt dan berbagai mega proyek lainnya."

Proyek yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada kolega pemerintah, menurutnya dikerjakan dan dukuasai oleh pihak swasta tersebut, membutuhkan jaminan pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak.

Tidak hanya itu, Daeng menyatakan dalam kondisi rakyat yang serba terjepit Pemerintahan Jokowi justru malah menyasar harta kekayaan, tanah, bangunan, tabungan dan aset lainnya sebagai sasaran pengerukan pajak. Pemerintah Jokowi bahkan telah meminta akses kepada bank untuk mengorek tabungan masyarakat agar bisa dikenakan pajak.

Ambisi untuk mendapatkan pajak yang  besar tersebut justru dilakukan disaat kondisi perekonomian sedang melemah. "Daya beli masyarakat jatuh akibat inflasi yang tinggi. Banyak perusahaan nasional gulung tikar dan banyak perusahaan asing kabur dari Indonesia." (Robi/voa-islam.com)