JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi partai Gerindra, yang juga Wakil Ketua Umum, Arief Poyuono mengkritisi Tax Amnesty yang direncanakan akan dijadikan UU. Menurut Arief, sebelum menjalankannya, Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo harus mengerti seluk beluk sistem, keuntungan, dan kerugiannya. Salah satunya soal adanya pertukaran data antara pihak RI dengan Negara tetangga.
Berikut tulisannya, yang didapat voa-islam.com dalam siaran pers:
"Surat untuk Mas Joko Widodo tentang Tax Amnesty".
Mas Jokowi menghimbau para WNI yang punya uang di luar negeri untuk mengunakan fasilitas Tax Amnesty serta berharap kekayaan WNI di luar negeri dibawa kembali, please please SOS. Dan mengancam para WNI yang punya kekayaan di luar negeri dengan berkata, 'Saya sudah mengantongi nama nama WNI yang punya kekayaan di LN, baik by address, by passport, serta di mana ditaruhnya aset mereka di LN'. Yang bener nih, Mas Jokowi? Kalau tidak dibawa balik kekayaan WNI di luar negeri maka pada 2018 pak Jokowi akan gunakan fasilitas pertukaran informasi internasional.
Untungnya apa ya misalnya pemerintah Singapore diajak tukaran informasi tentang keuangan dengan Indonesia? Memang banyak ya warga Singapore yang taruh uang di Indonesia. *Kodok merindukan bulan* itu, Mas Jokowi. Untungnya apa Singapore memberikan data data WNI yang punya uang di Singapore? Udah baca belum syarat-syarat untuk meminta pertukaran? Informasi dan data keuangan kepada suatu Negara? Mas Joko Widodo semua Negara punya kedaulatan masing-masing dan punya hak untuk tidak memberikan data dan informasi perbankannya pada Negara lain. Memang ada ya mas Joko Widodo hukuman international kalau Negara Luar tidak mau memberikan informasi dan data keuangan yang ada di negara mereka kepada Indonesia? Baca deh baik-baik dan teliti, mas Joko....!" (Robi/voa-islam.com)