JAKARTA (voa-islam.com)- Banyaknya beberapa pihak yang mendukung atau menolak rencana Tax Amnesty (pengampunan pajak) dijadikan UU ternyata dapat pula bergeser isunya ke lain soal. Misalkan saja perihal pemerintah yang "mengancam" bahwa akan menerapkan pertukaran data para konglomerat jika tidak mematuhi Tax Amnesty, yang kemungkinan akan diimplementasikan.
Untuk yang menolak rencana ini, voa-islam.com mendapatkan siaran pers dari Wakil Ketua Umum partai Gerindra, yakni Arief Poyouno. Berikut kelanjutannya dari tulisan sebelumnya:
"....Oh ya mas, itu aturannya dalam bahasa Inggris, ya?
Memang benar mas Joko Widodo tahun 2018 itu Indonesia dan berapa Negara masuk dalam wilayah jurisdiction Automatic Exchange of Information (AEOI) kloter kedua termasuk Singapore sesuai implementasi dari OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development's)?
Nah mas Joko Widodo, ini loh yang akan dilakukan pemerintah Singapore sebagai tempat menaruh kekayaan WNI untuk menerapkan AEOI pada tahun 2018. Singapura hanya akan melaksanakan AEOI dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Harus ada tingkat area aktivitas pusat jasa keuangan (Financial service) yang sama antara semua Pusat keuangan dunia seperti Hongkong, Swiss, Dubai dan Luxemburg untuk meminimalisasi peraturan arbitrase. Nah Mas Joko sayangnya Indonesia bukan termasuk jasa keuangan off shore di dunia.
2. Kedua, Singapore hanya akan terlibat dalam AEOI dengan yurisdiksi yang memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Hal ini menjadi syarat utama.
Mas Joko Widodo, apa Negaranya mas Joko ada jaminan memiliki aturan hukum yang kuat dan dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dipertukarkan dan dijamin tidak bocor? Tolong mikir ya, mas Joko?
3. Harus ada timbal balik dengan mitra AEOI di masa depan dalam hal informasi yang dipertukarkan.
Mas Joko Widodo kondisi ini diperlukan oleh Singapura untuk menjamin memastikan terus serta menghormati kerahasian wajib pajak di Singapore serta untuk memastikan AEOI efektif dalam menanggulangi off shore Eva's (Surga tempat menempatkan kekayaan atau melakukan aktivitas jasa keuangan). Kayak harapan mas Joko Widodo terhadap nama-nama WNI yang di Panama Paper, mas joko.
Semoga ya mas, sesuai harapan mas Joko Widodo hasil dana para pengemplang pajak yang mengunakan fasilitas Tax Amnesty bisa untuk Bangun Tol Laut dalam kapsul waktu, ya mas?" (Robi/voa-islam.com)