JAKARTA (voa-islam.com)- Dilihat dari track record-nya yang tidak baik selama memimpin, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok nampaknya akan tersandung pula di tahun ini soal belanja dan pendapatan daerah. Hal ini sebagai mana termaktub dalam rilis Kemendagri yang menunjukkan DKI paling terendah, yakni hanya nol persen hingga Maret ini.
"Bagaimana 2016 ini? Gubernur Ahok juga akan gagal! Kemendagri menunjukkan, realisasi belanja daerah Provinsi di Indonesia hingga 31 Maret 2016 (triwulan I)rata-rata 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraih Jatim 17,2 persen, disusul Lampung 15,9 persen, Sulut 15,2 persen, Sumsel 15,1 persen dan NTB 14,6 persen. DKI Jakarta? Menyedikan! Menurut Kemendagri, DKI masih nol persen sama dengan 7 Provinsi lain: Kaltara, Papua Barat, Papua, NTT, Malut, Kepulauan Riau, dan Jambi," demikian menurut Muchtar Effendi Harahap dalam siaran persnya yang didapat voa-islam.com, beberapa waktu lalu.
Penyerapan anggaran DKI sangat rendah bahkan terendah se-Indonesia, bukan karena “mentalitas” korupsi pejabat, tapi lebih pada “kemalasan”.
"Bukan karena masalah administrasi atau kelembagaan, melainkan karena masalah 'psikologis', yakni para pejabat tinggi DKI malas untuk segera menyerap anggaran."
Indikasi tersebut menurutnya tercipta karena, salah satunya tidak saling sinerginya antara Ahok sebagai pimpinan dengan karyawan sebagai bawahannya.
"Mengapa malas? Tentu sangat berkaitan sikap 'konflik laten' pejabat tinggi terhadap Ahok. Para pejabat tinggi diam-diam melakukan tindakan protes atau membangkang terhadap Ahok sebagai Gubernur dan atasan mereka."
Kesimpulan, sepanjang Ahok jadi Gubernur DKI menurutnya realisasi belanja DKI sangat rendah bahkan terendah se-Indonesia. Akibatnya, APBD era Ahok tidak punya kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat DKI.
Bagi rakyat DKI, kegagalan Ahok dalam pengelolaan keuangan daerah ini, salah satu alasan mengapa Ahok tidak layak lanjut sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jika Ahok lanjut, secara emperis dan historis, permasalahan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan keuangan DKI akan tetap tidak terpecahkan. Bahkan, bisa terus merosot! (Robi/voa-islam.com)