Jokowi, Ahok, dan Podomoro di Tengah Arus Reklamasi serta Dugaan Skandal Lainnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Beberapa tahun lalu, terkait Podomoro dan "skandal tanah BMW", mantan Wagub DKI, Prijanto, meyakini adanya keganjilan hubungan Podomoro dan Jokowi, Gubernur DKI, saat itu. Menurutnya, sikap Jokowi yang mengakui "tanah tanah sertifikat aspal" serahan Podomoro ke pemda DKI, sangat mencurigakan. Demikian kata Syahganda Nainggolan dalam siaran persnya yang didapat voa-islam.com, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sebagai mantan orang yang cukup dekat dengan Gubernur tentunya tahu betul seperti apa kondisi saat itu.

"Sebab, sebagai mantan orang kedua di DKI, Prijanto tahu bahwa 'tanah BMW' tersebut sebuah skandal, sebuah kejahatan, yang sudah dilaporkan dia ke Jokowi, Ahok dan ke KPK. Mengapa Jokowi terkesan membela Podomoro dalam hal 'tanah BMW'?"

Selain itu, Jokowi pun menurutnya agak terlihat aneh saat Ahok mengucapkan dirinya ada hubungan sangat dekat dengan para pengembang.

"Mengapa Jokowi tidak membantah pernyataan Ahok? Ini dua hal penting yang perlu mendorong adanya tim independen memeriksa pernyataan Ahok terkait dukungan Podomoro tersebut."

Padahal, lanjutnya, Jokowi penting untuk merespon ucapan dari Ahok tersebut agar dapat menciptakan kondusifitas perpolitikan, yang beretika.

"Pentingnya klarifikasi ini untuk memastikan berlangsungnya suatu politik yang beretika dan bermoral."

Lalu, dalam merespon pertanyaan kedua, tentang "timing" peng-upload-an isu ini ke Youtube, perlu dilihat kaitannya dengan isu reklamasi.

Penyampaian hasil evaluasi  reklamasi, khususnya teluk Jakarta, ia mengatakan tim yang dipimpin menko maritim Rizal Ramli menyampaikannya beberapa hari lalu.

"Pemda DKI sebagai anggota tim, tentu mengetahui hasil kesimpulan tim, terutama, direkomendasikannya pulau G, milik anak usaha Podomoro, dihentikan selamanya. Informasi ini disambut oleh Ahok dalam situasi sebagai berikut, pertama, seperti pandangan Gembong, pimpinan pdip, bahwa Ahok panik atas hasil kajian tim ini." Atau, kedua, sebuah kemungkinan lainnya, Ahok menantang Jokowi dalam skenario "zero sum game", dengan ancaman membuka keterkaitan Jokowi dan Podomoro. Namun, dari sisi etika politik, tentu saja aib kedekatan penguasa dengan raksasa bisnis properti Podomoro merupakan sisi gelap politik kita yang harus diungkap.

"Apabila Ahok hanya memfitnah Jokowi, maka proses hukum harus ditegakkan. Sehingga etika politik dapat menjadi pegangan. Sebuah etika politik idealis." (Robi/voa-islam.com)