Warga Tidak Diajak Diskusi, Ijin Reklamasi seperti Ijin melalui Preman

JAKARTA (voa-islam.com)- Reklamasi membuat sulit, merugikan nelayan dan warga sekitar  miskin itu adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh orang-orang pemilik akal sehat. Saat adanya proyek reklamasi tersebut saja buktinya menurut Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), nelayan saat ini telah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dari biasanyaa karena mereka harus berputar jauh untuk mencari ikan-ikan.

“Karena mereka akan mengeluarkan biaya dan akses yang lebih besar lagi. Karena itu kami tetap menolak adanya reklamasi itu,” kata Martin H, kemarin (19/07/20160, di Jakarta.

Sebetulnya, dari dulu pun keinginan reklamasi itu telah ada. Namun, lagi-lagi, seperti saat ini bagaimanaa prosesnya tidak transparan. Bahkan reklamasi ini saja, rakyat tidak tahu bahwa akan adanya hal itu. Warga menurutnya hanya tahu jika apa yang dilakukan pekerja di laut itu adalah reklamasi.

“Kami bisa faham. Karena sejak dulu saja keinginan itu terganjal proses yang tidak transparan. Dan untuk reklamasi saat ini, di Jakarta saja warga fakta tidak tahu. Tidak pernah warga diajak bicara atau setidaknya didiskusikan. Misal, apakah warga setuju atu tidak. Kan harusnya transparan. Tapi justru yang saya dengar ini sama halnya seperti perjanjian dengan preman saja,” tambahnya.

Awalny ia juga mendengar ini adalah jalan-jalan koruptif. Ditambah lagi kalau reklamasi adalah bagian dari perusak lingkungan. “Bukan teluk Jakarta saja, tapi material dari proyek itu akan mempengaruhi laut.

“Inilah yang luput dari perhatian kita dan Pemprov. Teluk Jakarta itu akan rusak. Tidak ada ikannya,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)