Rekayasa Horor Dilakukan untuk Memuluskan Proyek-proyek Asing

JAKARTA (voa-islam.com)- Menurut pengamat, pembenaran faktual melalui rekayasa kenaikan harga sangat diperlukan lantaran kebijakan impor selalu ditentang keras oleh publik. Demikian yang ditulis oleh aktivis Petisi 28, Haris Rusly. Berikut selengkapnya:

"....Sebetulnya jika kita menengok kenangan pahit ke belakang, tahun 2013, konspirasi untuk merekayasa kemacetan parah tersebut, sebelumnya juga pernah dilakukan di pelabuhan penyebarangan Merak-Bakauheni.

Ketika itu, kemacetan, dari dan menuju pelabuhan, mengular hingga puluhan kilo meter. Tujuan dari rekayasa horor kemacetan tersebut diduga untuk menciptakan pembenaran faktual bagi projek pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Karena itu, kami berkesimpulan horor kemacetan tak biasa tersebut bukan akibat dari penerapan 'managemen aku ora mikir' dalam pemerintahan Joko Widodo.

Kemacetan parah di hari raya Natal (2015) dan Idul Fitri (2016) dapat diduga sebagai sebuah rekayasa (by design) produk konspirasi para komplotan Taipan, saudagar, sindikat dan kartel ekonomi, tentu untuk menciptakan pembenaran faktual diterapkannya sejumlah kebijakan orderan cukong.

Lalu, untuk tujuan apa konspirasi untuk merekayasa horor kemacetan, baik horor kemacetan di Cikampek dan Cipularang saat perayaan Natal tahun 2015 maupun horor kemacetan di Brexit di saat musim mudik  perayaan hari raya Idul Fitri 2016 beberapa waktu lalu? Apakah Presiden Joko Widodo dan aparatur negara terlibat dalam kejahatan konspiratif tersebut?

Jika benar dugaan bahwa tujuan atau target yang hendak dicapai dari kejahatan konspirasi rekayasa kemacetan tersebut adalah untuk menciptakan sebuah pembenaran faktual terkait penerapan dua kebijakan penting yang membutuhkan dukungan publik dan parlemen, yaitu kebijakan tentang Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.

Maka, konspirasi kejahatan untuk merekayasa kemacetan tersebut diduga tak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo. Tak mungkin juga konspirasi rekayasa kemacetan tersebut tak melibatkan pejabat dan aparatur negara, seperti pejabat dan aparat di institusi Kepolisian, intelijen, BUMN dan Departemen Perhubungan...." (Robi/voa-islam.com)