Presiden Jokowi Dinilai Tega & Keji Jika Benar Ada Konspirasi untukTetapkan Tax Amnesty

JAKARTA (voa-islam.com)- Kita semua tak menyangka, jika demi menciptakan pembenaran faktual bagi penerapan kebijakan Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, Pemerintahan Joko Widodo secara konspiratif, sangat tega, keji dan kejam menciptakan rekayasa horor kemacetan yang menyusahkan dan mengorbankan rakyatnya sendiri. Demikian kata pengamat dan juga aktivis dari Petisi 28, Haris Rusly, beberapa waktu lalu.

'Dengan adanya rekayasa horor kemacetan tersebut, maka publlik dan parlemen disandera dan diseret untuk menerima dan mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan dari Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN)'.

Dua kebijakan kontroversial terkait Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, yang ditentang oleh publik tersebut akhirnya telah berhasil ditetapkan oleh parlemen sebagai UU, yaitu  UU Nomor 11 2016 Tax Amnesty, UU APBN Nomor 14 2015 dan UU APBNP 2016). Penetapan dua kebijakan tersebut dilakukan secara culas dengan memanfaatkan situasi masyarakat yang sedang berkonsentrasi menyambut Idul Fitri.

Terkait kebijakan Tax Amnesty dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, kami menilai kedua kebijakan tersebut mirip kebijakan pembangunan 'jalan tol', bebas hambatan, untuk mempercepat menyulap Indonesia menjadi surga bagi kejahatan international dan penjajahan asing.

Tak ada regulasi politik yang membendung datangnya sampah dan limbah yang dikirim dari luar. Indonesia akan menjadi 'medan kurusetra' bagi pertarungan antar sindikat kejahatan dan kartel ekonomi, yang akan mengorbankan rakyat...." (Robi/voa-islam.com)