Diduga Kuat Pembangunan Era Ini Korbankan Ideologi Bangsa dan Negara

JAKARTA (voa-islam.com)- Kebijakan PMN kepada BUMN adalah kebijakan yang sangat diskriminatif, ketika negara sedang menghadapi devisit Penerimaan (APBN). Sehingga anggaran di sejumlah departemen dipangkas, termasuk Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahkan subsidi untuk kebutuhan rakyat juga dicabut.

Namun, di saat yang sama, Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno membuat kebijakan mensubsidi atau mengguyur uang ke BUMN yang kuat secara permodalan. Demikian kata Haris Rusly, beberapa waktu lalu. Berikut analisa dan opini selanjutnya.

"....Kami sangat menyadari, kita memang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, Seharusnya perencanaan sebuah kebijakan negara tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, yaitu aspek pembangunan ekonomi dan infrastruktur semata.

Jangan sampai prioritas pada pembangunan infrastruktur justru mengorbankan ketahanan ideologi dan kedaulatan politik negara, mengubah Indonesia menjadi embel embel bangsa lain. Setelah SDA kita dikeruk hingga kering, tahap berikutnya tanah kita dikuasai dan diduduki oleh kekuatan asing.

Demikian juga, BUMN dan perbankan kita yang dililit dan disandera oleh hutang akan jatuh kepemilikannya ke tangan RRC. 'Keluar dari mulut harimau IMF dan Bank Dunia, tapi menyerahkan diri masuk dan dimangsa oleh mulut naga'.

Semoga seluruh mahasiswa dan kaum muda segera menyadari bahayanya kebijakan big bang liberalisation yang dilancarkan oleh Presiden Joko Widido  yang mengancam masa depan bangsa.

Semoga mahasiswa dan pemuda segera bangkit menyelamatkan negara Indonesia yang sedang diobral secara murah oleh seorang Presiden yang bertampang 'ndeso' dan bertameng kerakyatan, namun kenyataan menjadi kacung dan petugas dari para cukong, kartel ekonomi, serta mafia dan sindikat kejahatan nasional dan international." (Robi/voa-islam.com)