Pupus Sudah Pecinta Keadilan Meminta Keadilan Paska Wiranto Diangkat menjadi Menteri

JAKARTA (voa-islam.com)- Pupus sudah orang-orang yang merasakan pahitnya Orde Baru paska diangkatnya Wiranto sebagai menteri oleh Jokowi. "Harapan bagi keluarga korban pelanggaran HAM, juga rakyat Indonesia yang mencintai tegaknya keadilan dan HAM, kini pupus dengan penunjukan orang yang diduga kuat sebagai pelanggar HAM," demikian rilis dari IKOHI atas nama Wanmayatti sebagai Ketua.

IKOHI pun pesimistis dengan apa yang telah banyak dijanjikan oleh Jokowi dalam hal mengentaskan pelanggaran HAM di Indonesia. Wiranto yang dinilai melanngar HAM justru duduk di kursi Menteri.

"Bagaimana janji itu masih bisa dipercaya, jika menteri yang seharusnya  bertugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah pelanggar HAM itu sendiri?"

IKOHI, lanjutnya, Presiden bisa saja berdalih bahwa belum pernah ada pengadilan HAM di Indonesia yang menyatakan bahwa jenderal purnawirawan Wiranto bersalah dan bertanggung jawab atas berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut. "Justru tugas presiden Jokowi lah yang harus membentuk pengadilan HAM ad hoc terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana yang dijanjikannya, baik  secara lisan maupun  tertulis dalam program Nawacita dan RPJMN (Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019."

Belum genap dua tahun bekuasa, IKOHI semakin melihat bahwa presiden Jokowi tanpa rasa malu telah melupakan janjinya terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Ia semakin menunjukkan sikap politik penguasa pada umumnya.

"Program penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak lebih dari sekadar pemanis dokumen program pemerintah belaka. Presiden Jokowi semakin membuat keluarga korban terluka dengan menempatkan para pelanggar HAM makin kuat di sisinya."

Terhadap janji penyelesaian pelanggaran HAM tersebut, presiden Jokowi sedang menghayati pepatah Jawa, seperti penguasa yang kakehan gludhug kurang udan (banyak bicara tanpa kenyataan). (Robi/voa-islam.com)