Terkuburnya Kasus Century Paska Sri Mulyani Menduduki Menteri di Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA (voa-islam.com)- Perombakan kabinet oleh pemerintahan Jokowi-JK menurut pakar ekonomi bisa jadi adalah bentuk dari sistem politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas-aktif. Akan tetapi, seperti halnya sejarah-sejarah lalu, kenyataan itu tidak demikian. Artinya justru Indonesia memilih salah satu blok dalam perekonomian.

"Situasi ini mungkin merupakan terjemahan ekonomi politik luar negeri yang bebas aktif. Tetapi kenyataan menunjukkan keberpihakan kepada Barat, tepatnya kepada AS tetap konsisten dilakukan," demikian kata Ichsanuddin Nooersy melalui siaran persnya yang didapat voa-islam.com.

Guna mencapai target, maka yang terpenting adalah kinerja pertumbuhan ekonomi bertengger 5,2 persen, tanpa peduli bagaimana kualitas dan siapa pemilik pertumbuhan ekonomi itu, lanjutnya.

Jika di AS kerisauan tentang ketimpangan ekonomi mendera seluruh lini kehidupan sosial, dan sebenarnya AS sejak 1970 gagal mencapai pemulihan ekonomi sebagaimana Robert J Gordon menulis, maka pilihan kebijakan ekonomi berkiblat ke AS bukanlah jawaban untuk memenuhi janji Trisakti dan Ekonomi Konstitusi.

"Yang patut dicatat, Sri Mulyani meninggalkan jabatannya dengan prestasi Gini rasio 0,41, yang berarti situasi perekonomian telah melahirkan ketimpangan dan lampu kuning mulai menyala. Presentasi saya di berbagai lembaga dan kementerian membuktikan, situasi perekonomian telah membuahkan konflik sosial secara vertikal dan horisontal yang terus meningkat baik dari segi jumlah maupun kualitas."

Pembatalan 3114 Perda oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini salah satunya merupakan bukti upaya mengatasi meluasnya konflik vertikal secara formal, sebagaimana saya presentasikan di Lemhanas pada tahun 2012.

"Dari sisi lain, kehadiran Sri Mulyani sebagai Menkeu saat ini juga mengindikasikan bahwa kasus Bank Century terkubur. Kewenangan Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus itu telah berbuah menyakitkan bagi Budi Mulya dan keluarga sementara menghadirkan ketenangan bagi Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, Mulyaman Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan." (Robi/voa-islam.com)