Di Amerika Latin Kartel di Luar Pemerintah, di Indonesia Kartel di Dalam Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)- Apa yang diperintahkan oleh Presiden RI kepada Menteri-menterinya terhadap sesuatu hal acapkali dinilai tidak profesional. Para menteri pun dinilai hanya bisa mengangguk manakala Presiden memberikan perintah tanpa adanya perincian terlebih dahulu.

"Ini bahaya, sehinggadapat menimbulkan kontraproduktif. Konsekwensi yang dihadapkan oleh Jokowi pun lemah. Sehingga para menteri hanya mampu menjawab 'Iya, Pak. Iya, Pak'. Jelas, ini makin banyak melenceng. Tidak direncanakan dengan matang," kata ekonom, Faisal Basri, Senin (1/08/2016), di jalan Veteran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, persoalan lain pun akan mengalami rawan bahaya yang menyebabkan pertumbuhan melambat karena investasi sendiri yang melambat. Sebut saja proyek listrik yang tadinya telah disepakati tetapi tiba-tiba dibatalkan.

"Proyek pembangkit tenaga listrik itu pun dibatalkan. Padahal sudah ada pihak tender yang menang. Konon dibagi. Dan itu karena dua-duanya dekat dengankekuasaan. Ini menimbulkan ongkos mahal," tambahnya.

Selain itu, ia mengatakan ada orang/badan baru yang diberikan keleluasaan untuk mengelola bidang tertentu oleh pemerintah. Padahal, badan baru ini terbilang tidak memiliki pengalaman.

"Ditambah dengan munculnya pemain-pemain baru dalam pangan (tadi). Importir daging banyak baru, termasuk TW (Arta graha). Dia itu tidak punya track rekord. Makanya teman-teman perhatikan itu (Menteri Perdagangan). Akibatnya kan serba mahal. Di Amerika Latin itu, kartel yang mempengaruhi ke dalam pemerintah. Ini, di Indonesia, kartelnya yang ada di dalam pemerintah," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)