Nihilnya Kinerja Ahok Buat DKI Minim Prestasi di antara Daerah Lain

JAKARTA (voa-islam.com)- Perumahan dan permukiman  merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah DKI harus bertanggungjawab menyediakan perumahan dan permukiman, termasuk kepada rakyat miskin.

"Kini Jakarta masih menghadapi masalah masih rendahnya aksesibilitas MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan rakyat miskin terhadap hunian sehat dan tertata.  Juga masih memiliki masalah kawasan kumuh," kata pengamat, Muchtar Effendi Harahap, melalui siaran persnya.

Mengacu Perda No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, menurutnya Pemerintah DKI harus menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik layak serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"RPJMD ini menargetkan pada akhir 2017 tercapai penataan kawasan permukiman kumuh 100 lokasi.

Ada dua sasaran penting. Pertama, tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat."

Kedua, tertatanya kawasan kumuh.  Satu strategi harus diambil adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan peningkatan kualitas permukiman kota.

"Strategi operasional dilakukan melalui antara lain: Pertama, Kerjasama dalam penyediaan Rusun (Ruma Susun). Arah kebijakan pada dasarnya melaksanakan pembangunan Rusun murah.  Target Rusun terbangun diharapkan (APBD). 700 unit 2014, 543 unit 2015, 400 unit 2016, 800 unit 2017." (Robi/voa-islam.com)