Karena Indikasi Korupsi, Ahok Diprediksi Tidak Dapat Ikut Pilkada DKI

JAKARTA (voa-islam.com)- Berhasilkah Ahok mencapai target  pembangunan Rusun dan penataan kawasan kumuh? "Jawabannya, tidak!  Lihatlah data, fakta dan angka di bawah ini. Pada 2014 dan 2015, pembangunan Rusun  memang tercapai 6 tower dan 18 blok dengan total voilume 2.478 unit.

Yakni  Rusun KS Tubun 3 tower (524 unit), Rusun Semper 1 tower (270 unit), Rusun Cakung Barat 4 blok (300 unit), Rusun Rawa Bebek 4 blok (400 unit), Rusun Jatinegara Kaum 3 blok (300 unit), rusun Jl. Bekasi Km2 sebanyak 2 blok (200 unit), Rusun Pinus Elok 1 blok (100 unit) dan Rusun Lokbi Rawa Buaya 2 toqer (384 unit)," demikian kata salah satu pengamat politik, Muchtar Effendi Harahap melalui siaran persnya yang didapat voa-islam.com.

Bagaimana 2016?  Mengacu Suatu Sumber Media Ibukota (28 Juli 2016), pembangunan Rusun di DKI dipastikan batal karena masalah tanah di Cengkareng Barat, Jakbar, dan Penjaringan, Jakut. Pemprov DKI membeli lahan seluas 4,6 hektar di Cengkareng Barat diketahui bermasalah setelah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada audit anggaran 2015, dibuka awal Juni 2016.

"Pemprov membeli lahan itu seharga Rp.668 miliar pada November 2015. Padahal lahan itu sudah tercatat sebagai aset Pemprov DKI sejak 1967. Ahok  telah diperiksa Bareskrim (Polri)  terkait adanya dugaan gratifikasi (tindak pidana korupsi)  dalam pembelian tanah ini."

Pada 2016 diperkirakan terealisir  hanya 2.359 unit dari rencana 8.094 unit. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP) DKI, Arifin, menyebutkan, dari total 21 lokasi direncanakan dibangunan 2016, baru 18 lokasi sudah beres pembebasan lahan.

"Dari 18 lokasi itu, pekerjaan fisik sudah mulai di 8 lokasi, yakni Rusun KS Tubun, Rusun Cakung Barat, Rusun Rawa Bebek, Rusun Jatinegara Kaum, dan Pinus Blok C serta Rusun Marunbda dan Lokbin Semper. Total 17 blok, 4 tower, dan 2.359 unit di 8 lokasi tersebut."

Kegagalan ini dinilai Ketua Komisi D DPRD DKI, Rois Hadayana Syaugie, karena perencanaan DPGP sangat lemah, Padahal, tambahan Rusun diharapkan untuk mendukung normalisasi dan revitalisasi kawasan. "Jika perencanaan dan perhitungan cermat,  dana Rp. 1,8 triliun untuk membangun Rusun tak akan sia-sia karena tak terserap hingga akhir tahun", kilahnya.

"Dari jumlah itu, realisasi penyerapan hanya Rp. 600 miliar. Di lain fihak, Anggota DPRD DKI Komisi D, Bestari Barus menambahkan, Ahok menargetkan pembangunan 45.000 unit hingga akhir massa jabatannya pada 2017.  Namun,  realisasi  jauh dari target. Maksudnya, gagal!"

Selanjutnya, arah kebijakan “penataan kawasan kumuh” skala kota yakni (1) Menata kampung sepanjang daerah aliran sungai; (2) Menata kampung tematik; (3). Menata RW kumuh.  Khusus penataan RW kumuh, target diharapkan tercapai 126 RW (2013), 78 RW (2014), 63 RW (2015), 63 RW (2016) dan 57 RW (2017). Total target 2017 mencapai 392 RW kumuh. (Robi/voa-islam.com)