Pengamat: Jabatan Tidak Mesti 5 Tahun jika Jokowi Mengancam Negeri Ini

JAKARTA (voa-islam.com)- Reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan, terlebih soal digesernya Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan digantikan oleh Luhut Binsar Pajaitan.

Menurut pengamat, "ditendangnya" Rizal kemungkinan ada hubungannya dengan reklamasi. "Digantinya Rizal Ramli oleh Luhut kok seperti tidak apa-apa, ya? Atau sudah menjadi rahasia umum, yang menurut saya Jokowi mendukung reklamasi," sampai Ratna Sarumpaet, Senin (9/08/2016), di Jakarta.

Apapun alasannya, Ratna tetap menolak. Termasuk jika para pengembang itu sudah bayar uang di muka kepada pemerintah. "Jika sudah bayar, atau apapun namanya, itu bukan urusan saya (kita). Juga bukan urusan negera," katanya.

Ia pun mengajak publik untuk lebih peduli dengan keadaan ini. Salah satu solusi yang ditawarkan olehnya adalah datangi DPR dan mendesak agar wakil rakyat itu membentuk UU penolakan reklamasi di seluruh Indonesia.

"Mari, kita semua godok hari ini. Kita harus melawan. Tidak bisa begini saja," ajaknya.

Adapun yang mengatakan ini adalah azab, karena misalnya salah memilih pemimpin, ia berpendapat hal ini kurang tepat. "Ada yangkatakan bangsa ini sedang diazab. Tapi menurut saya ini bentuk keputus-asaan. Seharusnya direspon positif. Kita tahu bahwa presiden saat ini kurang nasionalismenya. Ini seharusnya dijadikan ujian untuk kita," sambungnya.

Jabatan apapun menurutnya tidak mesti 5 tahun, apalagi jika seorang kepala negara akhirnya mengancam Indonesia. "Kan tidak mesti Presiden itu menjabat 5 tahun. Kalau hasil dari pemilu 2014 itu akhirnya mengancam negeri ini, kita harus punya jawabannya," tutupnya yang disambut riuh peserta yang hadir. (Robi/voa-islam.com)