JAKARTA (voa-islam.com)- Mustaqiem Dahlan, dari Walhi Wilayah DKI menyatakan bahwa di daerah Utara yang dijadikan kegiatan reklamasi telah mengganggu nelayan dan lingkungan. Ia pun meminta kepada pemerintah untuk dilakukannya investigasi ke para pengembang.
"Bahwa sudah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Maka seharusnya dilakukan investigasi. Kita minta pemerintah melakukan gugatan kekorporasi," katanya, Senin (8/08/2016/), di Gedung Juang 45, Jakarta.
Kemudian, info yang menyatakan bahwa reklamasi dapat mengatasi kebanjiran di wilayah Utara ia katakan adalah dustanya Pemda. Persis saat ada yang mengatakan bahwa reklamasi itu tidak mengganggu para nelayan melaut.
"Kalau ada yang menyatakan bahwa itu dapat atasi banjir, itu adalah kebohongan. Dan kalau ada yang menyatakan bahwa tidak mengganggu nelayan, pun demikian. Faktanya nelayan terganggu. Misal kapal cumi yang digunakan nelayan sudah banyak tersangkut," katanya.
Belum lagi daerah yang persis dengan pulau buatan itu ada urukan yang membuat para nelayan terganggu kegiatannya. "Di depan itu sudah diuruk. Persis di depan pulau G. Inilah yang mematikan nelayan. Makanya nelayan marah," tutupnya.
Pulau-pulau buatan itu masih menjadi kontroversial karena beberapa aspek. Mulai dari izin/hukumnya hingga ada kasus dugaan korupsi di dalamnya. Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta beserta Staffnya sudah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dalam kepastian hukumnya. (Robi/voa-islam.com)