Ada Peminta Jatah Soal Telekomunikasi, Gerindra Minta Menteri Rini Dicopot

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mensinyalir adanya para peminta jatah dari proyek-proyek di salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia. Dan menurutnya, apa yang tengah terjadi dirasa janggal karena didiamkan.

"Kelompok peminta upeti dari project-project  di Telkom Group telah merajalela, dan para Bod di lingkungan Telkom Group khususnya Telkom dan T-Sel cenderung membiarkannya. Ada apa ini?" demikian katanya, beberapa waktu lalu melalui siaran persnya.

Begitu juga menurutnya ada kelompok peminta upeti pengadaan di Telkom dan Telkomsel. "Yang sepertinya dibiarkan oleh Direksi Telkom dan Telkomsel. Kelompok ini dipimpin oleh initial TRG, yang jelas sangat merugikan Telkom dan Telkomsel sehingga berpengaruh dengan pendapatan Telkomsel dan Telkom serta dalam menciptakan harga tarif yang murah pada pelanggan Telkomsel dan Telkom."

Arief, lanjutnya, modus yang dilakukan adalah sebagai berikut: TRG dan kelompoknya diduga  melakukan kegiatan tersebut. "Mereka bisa melihat siapa saja rekanan/vendor di luar kelompok TRG yang mendapatkan project 50 milyar ke bawah  di  lingkungan Telkom Group khususnya Telkom dan Tsel akan diminta upeti 2-3 persen. Jika tidak mau membayar maka proyek itu tidak akan  berjalan aman dan mulus  pekerjaannya. Dan jika tidak setor pada kelompok TRG maka bisa jadi akan dikalahkan dalam setiap tender di Telkom dan Tsel."

Arief, yang juga Ketua FSP BUMN Bersatu telah banyak memberikan masukan. Mereka pun bahkan telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran ini. "Dan mereka juga mengatakan telah melapor ke BOD Telkom/T-Sel, tetapi terkesan mereka melakukan pembiaran dan cuek cuek saja. Ada apa ini?"

Patut diketahui bahwa orang yang berintial TRG ini menurut Arief dahulu dekat dengan menteri  pemerintahan di SBY dan banyak bergerak di bidang telekomunikasi. Dan kabarnya sempat akan di dorong sebagai penganti  menteri BUMN untuk mengantikan Rini Sumarno.

TRG juga punya lobby kuat dan jaringan di parpol penguasa pemerintah, walau akhirnya Presiden Joko Widodo tidak bisa dipengaruhi oleh TRG.

Karena itu FSP BUMN Bersatu mendesak Menteri BUMN agar segera mencopot jajaran Direksi Telkom dan Telkomsel jika tidak bisa memberantas adanya Mafia Fee Projct di Telkom dan Telkomsel.

FSP BUMN Bersatu juga akan mengirim surat pada Presiden Joko Widodo tentang masalah ini karena ini merupakan sebuah kegiatan yang meyebabkan High Cost Economy dalam pembangunan infrastrutur telekomunikasi yang diharapkan akan memberikan layanan yang baik bagi masyrakat dan mendukung Tri Sakti dan Nawacita. (Robi/voa-islam.com)