Korupsi Sandera Negara, Sebuah Teori yang Konon Digunakan Jokowi-Ahok dalam Raih Jabatan

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada teori, ataupun temuan teori baru yang menghasilkan pengaruh bahwa ketidakinginan menjadi harta sebagai tujuannya, melainkan adalah kekuasaan. Ini juga soal orang yang setiap kali muncul dan hasilkan propaganda dari segala tindak tanduknya yang kontroversial. Katakanlah ia tidak maling. Akan tetapi ia justru mendapatkan lebih dari yang didapatkannya (selain hasil dari mencuri itu).

“Teori, korupsi sandera Negara, 'Saya membuat kebijakan yang tidak mendapakan uang tetapi anda harus mendukung saya menjadi kepala negara/presiden. Korupsi tidak mengapa tetapi perkenankan saya naik jabatan.' Inilah konteks di mana Ahok percaya betul bahwa kebijakan yang keluar darinya tidak akan mendapat apa-apa secara materi. Akan tetapi ia akan didukung menjadi Gubernur kembali jika kebijakan itu diambil lagi karena bantuan korporasi,” kata Muchtar Effendi Harahap, Jum’at (19/08/2016), di DDII, Jakarta.

Jelas sekali yang diuntungkan oleh kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini menurutnya adalah para pengembang. “Siapa yang diuntungkan dari kebijakan itu? Yaitu yang setuju dengan reklamasi, pengembang,” sambungnya.

Teori ini juga pernah “dilakukan” oleh Joko Widodo. Jokowi, lanjutnya, menggunakan teori ini untuk mendapat dukungan dari para pemodal/pengembang, yakni mengeluarkan kebijakan kereta cepata Bandung-Jakarta.

“Fenomena sandera negara ini juga ada pada Jokowi. Salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan untuk membuat kereta cepat,’ tambahnya.

Muchtar Effendi Harahap adalah salah satu pengamat kebijakan publik. Ia yang senantiasa konsen dengan urusan atau kepentingan umum acapkali mengkritisinya. Bahkan, sebagaimana yang voa-islam.com saksikan, ia tidak segan-segan turun ke jalan bersama massa aksi. Ia pun kemarin hadir bersama aktivis, pimpinan ormas, dan lainnya dalam rangka ingin melaporkan Ahok ke Mabes Polri dan ke Kejaksaan. (Robi/voa-islam.com)