JAKARTA (voa-islam.com)- Di Indonesia sedang hangat-hangatnya beberapa waktu lalu soal dua identitas kenegaraan. Pertama Mantan Menteri ESDM yang 20 hari menjabat, Archandra Tahar dan seorang anak yang bertugas sebagai Paskibraka, Gloria. Archandra akhirnya diberhentikan sebagai menteri. Tapi Gloria tidak demikian dalam Paskibraka karena ia diberi kesempatan dalam menurunkan bendera Merah-Putih saat hari Kemerdekaan beberapa waktu lalu.
Melihat dua peristiwa tersebut, ada yang terkesan dianggap sepele oleh beberapa kalangan, yakni dipermudahnya dwikewarganegaraan itu dalam jabatan masing-masing tersebut. Bahkan, kabarnya untuk Archandra, pemerintah rela memberikan "jalur cepat" untuk mengurus administarasi.
"Saya prihatin sekali dengan adanya komentar-komentar yang seakan menyepelakan identitas dan memudahkan administrasinya," sesal Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reformasi Institute, Sabtu (20/08/2016), di Jakarta.
Khusus untuk Archandra, menurutnya pemerintah seharusnya melihat leadership dan integritas sebelum memilih posisi/jabatan strategis dalam kementerian. "Karena tentunya publik memandang hal itu. Jika kewarganegaraan itu disederhanakan, lalu di mana letak logika kita? Padahal figur itu ada pada kepemimpinan/leadership di ESDM," tambahnya.
Jika hanya persoalan sang menteri itu pandai dalam komunikasi dan dapat menyelesaikan semua persoalan, ia katakan baiknya pemerintah tidak perlu mengimpornya.
"Pandai dengan komunikasi. Pandai handle semua problem. Kalau seperti itu seharusnya kita tidak perlu impor. Saya kira banyak anak bangsa kita di atas Archandra," sambungnya.
Akan tetapi, jika pandangannya untuk kepentingan lain, bukan karena integritas, ia rasa hal itu tidak dianggap bernilai. "Kalau aspeknya bicara kepentingan, ini tentu bicara lain lagi. Tetapi, jika aspeknya untuk membangun ESDM, saya kira tidak demikian," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)