Soal UU Pilkada yang Digugat ke MK, Aktivis: Sudahlah Zholim, Ahok juga Inkonsisten

JAKARTA (voa-islam.com)- Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai inkonsisten soal gugatannya ke MK atas UU Pilkada yang mengharuskan petahana cuti di masa kampanye. Padahal, pada masa Fauzi Bowo, ia bersikeras bawha petahana itu diharuskan cuti.

“Baru-baru ini Ahok mengajukan gugatan ke MK mengenai cuti yang sudah diatur UU. Yang anehnya pada masa Pilkada sebelumnya justru Gubernur dzolim ini bicara lantang memprotes Foke (petahana pada saat itu) untuk cuti dengan alasan agar tidak menggunakan kekusaannya untuk kepentingan pencalonan kembali menjadi Gubernur,  inkonsisten,” kata coordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), Jamran, melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Jamran juga menyebutkan perilaku Ahok yang inkonsisten lainnya, yakni soal maju melalui independen tetapi saat ini justru maju melalui partai politik.

“Prilaku yang menyesatkan juga mengenai deparpolisasi, yang membuat para politisi bahkan sampai membuat ibu Megawati sangat marah dan tersinggung. Bahkan sang Gubernur dzolim sesumbar akan maju independen dan mampu mengumpulkan 1 juta KTP. Inipun dilanggar dan tiba-tiba berubah pikiran untuk maju melalui parpol. Parpol yang sudah dijelekkan bahkan dahulu dihina kini sangat disembah-sembah dengan wajah munafiknya ditunjukkan dengan mengatakan bahwa parpol sangat di butuhkan buat mendukungnya kembali menjadi Gubernur.”

Ia pun merasa heran dengan parpol yang saat itu dinistakan oleh Ahok nampak tidak memiliki harga diri. Hal tersebut justru membuat masyarakat tidak simpatik dengan parpol yang mendukung Ahok.

“Herannya parpol pendukung saat ini pun seakan akan tidak mempunyai harga diri, seakan-akan ini dunia politik dan sah-sah aja seprti itu. Pandangan saya sangat berbalik dengan sikap parpol tersebut, yang justru akan menimbulkan tidak simpatiknya bagi masyrakat karena menghalalkan segala cara untuk parpol mendukung sang gubernur dzolim tersebut. Bahkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan negative, seperti apakah partai-partai tersebut menerima dana besar dari pengusaha hitam di belakang sang Gubernur dzolim atau ada intervensi dari kekuasaan pusat. Entahlah.” (Robi/voa-islam.com)