VIDEO: Mubes Warga Jakarta Dorong Pemimpin Ramah

JAKARTA (voa-islam.com)--Jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, jaringan masyarakat sipil berencana menggelar Musyawarah Besar Warga Jakarta pada 18 September 2016 di depan Museum Fatahillah. Mubes Warga Jakara diselenggarakan dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait kriteria pemimpin yang tepat.

"Ini adalah gerakan bersama semua elemen. Ada buruh, nelayan, dan aktivis untuk Jakarta yang lebih baik," kata Ketua Panitia Pelaksana Mubes, Edy Mulyadi kepada wartawan di Pondok Penus, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Meski acara itu dalam rangka merespon Pilkada, tapi menurut Edy, Mubes tidak dalam rangka mengajukan dukungan personal kepada calon gubernur tertentu. Mubes hanya menyuarakan pesan-pesan moral agar warga Jakarta tidak memilih peminpin yang salah. Tapi, memilih pemimpin yang baik dan ramah.

"Panitia tidak menyebut nama untuk dicalonkan. Kita hanya menyebut kriterianya. Seperti Gubernur yang santun, mencintai rakyatnya, gubernur yang tidak pembohong, dan lain sebagainya," beber Edy.

Acara Mubes sendiri, lanjut Edy, menargetkan massa yang hadir sebanyak lima ribu orang. Untuk itu, panitia Mubes memilih lokasi acara di Museun Fatahillah, daerah Jakarta Kota.

"Selain museum menghubungkan sambungan sejarah dengan kemenangan Fatahillah saat merebut Sunda Kelapa. Termasuk menargetkan limpahan massa dari masyarakat yang berolahraga dan bermain di sana," ungkapnya.

Adapun jalannya acara, jelas Edy, diagendakan menghadirkan tokoh agama dan masyarakat dari berbagai elemen untuk orasi menyampaikan aspirasinya.

"Juga pembacaan petisi menolak gubernur zalim dan teatrikal," jelas Edy.

Seusai acara, panitia akan mendorong massa untuk menghadiri silaturrahim akbar jelang Pilkada di Masjid Istiqlal setelah Zuhur.

"Nanti setelah dari Istiqlal, kita akan ke KPK melaporkan dugaan-dugaan korupsi penguasa saat ini, pungkas Edy.

Sementara itu, Ketua Forum Mitra RT-RW, Mustaqim Dahlan menegaskan bahwa organisasinya terlibat dalam Mubes dalam rangka menentang kezaliman yang dilakukan penguasa Jakarta dan kebijakan-kebijakannya yang tidak pro rakyat.

"Kami bergabung di sini untuk tolak reklamasi Teluk Jakarta,tolak penggusuran paksa, tolak gubernur arogan, pemecah belah, mengkhianati rakyat, tidak membuat kebijakan populis, pengadu domba antara rakyat sipil dan militer. Gubernur yang tidak berpihak kepada nelayan tapi pada pengembang," terangnya.* [Bilal/Syaf/voa-islam.com]