JAKARTA (voa-islam.com)--Musyawarah Besar (Mubes) Warga Jakarta yang sedianya diselenggarakan di pelataran Museum Fatahillah, pada Minggu, 18 Sepetember 2016 dibubarkan aparat kepolisian. Polisi beralasan lokasi wisata tidak diperkenankan digunakan sebagai lokasi kegiatan politik.
Amir Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) wilayah Jakarta, Ustadz Haris Amir Falah di lokasi kegiatan menanggapi bahwa alasan pembubaran yang dilakukan aparat hanya dalih belaka.
"Mereka memang ingin acara dihentikan. Maka, mereka menggunakan langsung tangan aparat kepolisian, yang tidak ada kata lain harus bubar," kata Ustadz Haris Voa-Islam, Ahad (18/9/2016) pagi, di Museum Fatahillah, Jakarta.
Ustadz Haris menilai tindakan pemerintah telah mengkhianati ideologi mereka sendiri yang mengelu-elukan jargon kebebasan berbicara.
"Ini pengkhianatan kaum demokrasi terhadap demokrasi mereka sendiri," tegasnya.
Apalagi, kata Ustadz Haris, pihak panitia sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada aparat berwenang. Akan tetapi, pemerintah daerah lebih mengutamakan Perda dibanding undang-undang dasar yang lebih tinggi kedudukannya terkait kebebasan menyampaikan hak dan berbicara.
"Dalam mekanisme demokrasi, mereka menyalahi aturannya sendiri," ungkap dai yang rencananya turut berorasi dalam Mubes itu.
Ustadz Haris menyadari kegiatan Mubes Warga Jakarta tidak mengusung dan menyinggung calon gubernur. Akan tetapi, acara tersebut dirasa menohok Gubernur Petahana DKI Jakarta.
"Meski ini hanya gerakan moral, tapi pesan tolak Ahoknya kuat. Itu yang dikhawatirkan rezim," tutupnya.
Dalam pantauan Voa-Islam, di lapangan, massa Mubes Warga Jakarta, sejak dilokasi sudah dipecah. Mobil sound system diusir dari lokasi nampak aktivis Ratna Sarumpaet dan Ketua Panitia Edi Mulyadi berada di mobil komando ikut digiring menjauh dari lokasi.
Salah seorang panitia, Budhi, sempat dibawa pihak aparat untuk dimintai keterangan. Namun, saat ini kondisi sudah kondusif. Massa sudah meninggalkan tempat.* [Bilal/Syaf/voa-islam.com]