Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan, Alfian Tanjung: Ini Noktah Kental Pemerintah Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)—Ketua Taruna Muslim, Alfian Tanjung mengatakan reklamasi Teluk Jakarta adalah ekspresi sangat telanjang bahwa negara tidak berdaulat.

"Putusan kan PTUN sudah mensyaratkan panjang, dan reklamasi ini tidak memenuhi syarat. Jadi, harus dihentikan total" kata Alfian kepada Voa-Islam di Jakarta, Sabtu (17/9/2016) lalu.

Reklamasi sendiri, lanjut Alfian, banyak tidak memenuhi kriteria kelayakan. Baik kriteria hukum, kriteria AMDAL, dan kriteria perjanjian bisnis. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo terlibat dalam skandal reklamasi ini. Apalagi, Rizal Ramli saat menjadi menteri sudah memberikan data yang cukup agar reklamasi dihentikan.

"Ini adalah noktah yang cukup kental, Jokowi harus disuruh mundur, karena dia pura-pura saja tidak tahu. Padahal sebenarnya dia dekat ke sana," tegas anggota Komisi Dakwah Khusus MUI Pusat ini.

Alfian berpendapat, bila reklamasi teluk Jakarta tetap berjalan. Artinya, penguasa sudah tidak menghargai, bahkan memandang eksistensi rakyatnya sendiri.

"Kita sudah lost citizen, kita sudah tidak dianggap," cetus pakar gerakan anti-komunisme ini.

Dia mengingatkan kembali, betapa bahwasanya kondisi negara sudah kehilangan kedaulatan. Dia mencontohkam tentang bagaimana Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution datang ke pulau reklamasi dihadang tentara tapi bukan dari unsur TNI/Polri. Maka dari itu, dia berharap semua komponen bangsa bersatu untuk melawan hegemoni asing tersebut.

"Sebenarnya negara kita sudah digadai sama China. Saya secara sadar, ini bukan dilawan hanya dengan demonstrasi. Ini harus dilawan dengan dirapatkan betul antara Tentara, Polri, dan legislatif," tutupnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]