2 Tahun Pemerintahan Jokowi, Masyarakat Kian Tidak Percaya kepada Aparat Penegak Hukum

JAKARTA (voa-islam.com)- Di bawah kepemimpinan Joko Widodo mata hukum nampak semakin tumpul ke atas dan lebih tajam ke bawah. Bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan fungsinya justru sedikit banyak yang menyeleweng. Sehingga wajar jika masyarakat Indonesia ada yang antipati dengan persoalan hukum di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Rendahnya publik terhadap kepercayaan hukum kini terlihat. Mulai dari budaya hukumnya, kini merembet ke arah kepercayaan hukum. Ini termasuk tidak percaya masyarakat kepada aparat penegak hukum. Bayangkan, banyak pula yang melakukan perselingkuhan hukum. Tapi itu justru dilakukan oleh aparat sendiri,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum, Robikin Emhas, Ahad (16/10/2016), di Jakarta.

Di pengadilan pun demikian. Ia mengatakan malah di sana ada para mafia yang siap mengamankan beberapa kasus, terutama kasus-kasus besar dan menyangkut wibawa pemerintahan. “Ada pula mafia di peradilan. Hampir meraka hadir di dalam kasus-kasus besar. Dan itu pun juga ada aparat yang terlibat,” sambungnya.

Bahkan menurut dia di dalam operasi tangkap tangan (OTT) saja diduga ada mafianya. Dan itu juga melibatkan aparat penegak hukum. “Sehingga inilah hukum kita, semakin terpuruk saja kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Sarannya, sebaiknya lembaga penegak hukum yang ada itu ikut mengaktifkan orgnisasi masyarakat. Sehingga tidak aka nada lagi yang mencoba bermain hukum di lembaga penegak hukum.

“Masyarakat bisa dijadikan atau ikut berkontribusi dalam subsistem budaya hukum. Dan masyarakat juga akan tahu bahwa apapun yang dapat mempengaruhi persoalan hukum tidak dibenarkan sebagai stimulus kebenaran hukum. Jadi, jika tidak ikut berperan masyarakat itu, maka yang terjadi lagi-lagi absurd: mana telur duluan atau ayam duluan,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)