Hadang Rakyat Turun ke Jalan, Pemerintah Melanggar Konstitusi

JAKARTA (voa-islam.com)- Joko Widodo berharap aksi damai Bela Islam tidak lagi turun ke jalan. Harapan dia ini nampaknya bukan harapan jutaan umat Islam yang kemarin turun ke jalan. Dan bagi Anggota DPR RI, Benny K. Harman, Jokowi pun tidak bisa menghadang aksi massa yang jika nanti melakukan aksi lanjutan.

“Pemerintah jika melakukan penghadangan terhadap aksi massa itu melanggar konstitusi (inkonstitusioanal),” ucapnya, Ahad (13/11/2016), di Jakarta.

Di lain sisi, ia nampak menyindir pemerintahan Jokowi yang menempatkan TNI sama halnya dengan rakyat biasa. Misalkan saja TNI melakukan tugas yang bukan tugasnya sesuai dengan UU.

Benny pun mengajak agar TNI tidak diperlakukan demikian. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang tidak diinginkan tapi diinginkan oleh Presiden agar ditolak.

“Ada TNI yang membuka lahan pertanian. Jelas ini adalah penyelewengan tugas. Dan ini wajib dan harus ditolak. Karena tidak ada landasam hukumnya. Dan kita harus menolak Presiden yang mempunyai maksud dan tujuan lain bagi TNI,” tambahnya.

Pun termasuk Polri, jika kedua alat negara ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, maka rakyat wajib menolaknya. Sebut saja misalkan membantu mensukseskan Pemilu.

“TNI dan Polri itu alat negara. Bukan alat kekuasaan. Jika ada TNI dan Polri yang diperalat untuk kepentingan politik, maka kita pun wajib menolaknya. Misalkan saja kedua lembaga itu dilibatkan untuk mensukseskan Pemilu,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)