PP MPM dan PP Pemuda Muhammadiyah Beri Catatan Merah Densus 88 Soal Penanganan Teroris

JAKARTA (voa-islam.com)- Kegaduhan nampak mewarnai Indonesia sepanjang tahun 2016. Kegaduhan timbul tidak hanya berasal dari intrik politik yang terjadi oleh politisi perlemen dan eksekutif, namun juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Sebagai contohnya saja di bidang ekonomi. Pelaku ekonomi sempat dibuat galau dengan hadirnya 14 paket kebijakan yang dibuat oleh Jokowi serta Tax Amnesty tetapi menjadi persoalan bagi UMKM. "Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga belum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani dan nelayan kecil," demikian pandangan PP Pemuda Muhammadiyah dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Pusat Muhammadiyah menilai dalam rilisnya soal Menuju Indonesia Berkemajuan, Kamis (29/12/2016).

Pun termasuk di bidang hukum, pemberantasan korupsi masih menjadi ranking pertama dalam persoalan hukum di Indonesia. Kasus-kasus korupsi besar masih menjadi pertanyaan besar bagi KPK.

"Kasus-kasus korupsi masih diwarnai oleh kasus suap yang melibatkan anggota legislatif, oknum birokrat PNS serta mafia peradilan. Revisi UU KPK sempat menimbulkan kegaduhan kembali, seakan pemerintah tidak memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi."

Selain itu kasus penanganan terorisme juga menimbulkan persoalan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam melakukan penanganan aksi teror nampak tidak pernah selesai di pengadilan telah membuat catatan merah bagi lembaga tersebut.

Serta Densus juga diduga kuat melakukan pelanggaran HAM dalam menangani kasus terorisme. "Kasus Siyono menjadi satu bagian kecil terungkapnya bagaimana Densus 88 menangani terorisme." (Robi/voa-islam.com)