Politisi Golkar: Sudah tak zaman pemerintah beredel media

JAKARTA (voa-islam.com) - Presiden Joko Widodo mulai geram dengan banyaknya berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial. Salah satu yang menyita perhatian Jokowi adalah isu masuknya 10 juta tenaga kerja asal China ke Indonesia.

Dalam rapat terbatas, Jokowi memerintahkan agar situs atau media sosial yang menyebarkan berita hoax ditindak tegas.

Menanggapi hal ini, politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah melihat sejumlah aspek sebelum melakukan evaluasi terhadap situs berita dan akun media sosial yang dianggap menyebarkan informasi berbau provokasi hingga kabar bohong.

Dia meminta pemerintah melihat aspek demokrasi, yakni kegiatan menyampaikan kebebasan dan aspirasi dijamin oleh konstitusi.

"Harus dipahami bahwa Indonesia saat ini adalah negara demokratis, yang salah satu cirinya adalah adanya jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, dan informasi apapun," kata Doli melalui pesan tertulisnya, Selasa (3/1).

Aspek lainnya, kata dia, sebelum melakukan evaluasi sebaiknya pemerintah memberikan edukasi agar masyarakat cerdas memilah mana informasi yang benar dan mana yang bohong.

"Kedua, dengan berkembangnya cara komunikasi dan interaksi di masyarakat melalui media-media sosial seperti itu, maka pendekatan yang harus dilakukan di dalam mendidik masyarakat guna menerima informasi secara benar tidak bisa lagi dengan cara-cara primitif seperti zaman dulu, dengan pemberedelan, ancam mengancam, tindakan represif, dan sebagainya," terangnya.

Selain itu, menurut Doli, upaya pemerintah menindak tegas sejumlah akun media sosial dan media online mengarah pada praktik 'pemberedelan'. Doli beranggapan penindakan ini menunjukkan pemerintah terkesan antikritik.

"Apalagi bila motif pemberedelan itu karena media-media itu selama ini menyampaikan kritik kepada pemerintah. Itu lebih berbahaya lagi. Artinya pemerintah ini antikritik, tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya," tegas dia.

"Kalau media-media itu menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat tentang adanya indikasi bangkit kembalinya PKI, membanjirnya pekerja ilegal dari China, terancamnya kedaulatan NKRI, tuntutan penegakan keadilan dan hukum, protes terhadap dipojokkannya umat dan pemuka mayoritas agama tertentu, apanya yang salah?" katanya. [merdeka/doel]