Peran Wapres Tidak Efektif, Jangan Heran Kebijakan Jokowi Beratkan Rakyat

JAKARTA (voa-islam.com)- Kenaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak beberapa waktu lalu oleh pemerintah nampak membuat masyarakat Indonesia keberatan. Hal ini nampaknya juga berlaku untuk beberapa politisi.

"Kenaikkan itu seharusnya dibenahi. Benahi pula soal STNK," kata Effendi Simbolon, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Menurut Effendi, kenaikkan tersebut bisa jadi merupakan hal yang tidak dikoordinasikan dengan baik. Sebelumnya memang Menkeu, Kapolri, hingga Presiden nampak saling lempar tanggungjawab.

"Seharusnya diefektifkan peran Wapres daripada Kemenko-kemenko yang ada. Wapres itu jelas kok instrumennya. Maka terjadilah masalah koordinasi ego sektoral yang dikedepankan.

Hal itu terjadi karena Kemenko itu setara dengan Wapres. Seharusnya, jika Presiden sibuk, ya beri peran itu ke Wapres. Wapresnya diefektifkan, dong," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa peran Wapres nampaknya kurang diberdayakan. Sehingga Kemenko yang ada nampak tidak sesuai harapan yang ingin dicapai.

"Wapres kurang diberdayakan. Kelola Kementerian biarlah Wapres. Itu agar apa yang dicanangkan sesuai harapannya. Sehingga koordinasi yang lemah tidak akan ada lagi.

Beri Wapres untuk kelola pendelegasian untuk tujuan. Secara konstitusi, Wapres itu kuat, kecuali Presidennya punya pikiran lain. Misalkan kurang nyaman," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)