GP Cimahi Sambangi DPRD, Ketua DPRD Cimahi: Semoga Masukan Adek-Adek Bisa Merubah Sistem Saat Ini

 

CIMAHI (voa-islam.com) - Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan, SH sambut baik kedatangan perwakilan audiensi Gema Pembebasan (GP) Kota Cimahi untuk melakukan audiensi terkait kebijakan rezim Jokowi-JK yang tidak pro terhadap rakyat. Audiensi ini berlangsung sekitar 30 menit di ruangan ketua DPRD Kota Cimahi.

Sedangkan Gema Pembebasan diwakili oleh 2 orang, Saifal selaku Ketum Gema Pembebasan Cimahi dan Aji Teja selaku Kadif Agpro Gema Pembebasan Kota Bandung. Saifal menilai kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), disusul kenaikan biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan kebijakan yang hianat terhadap rakyat.

"Kami menilai kebijakan pemerintah manaik BBM, biaya STNK dan BPKB merupakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat atau penghianat, karena kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat," pungkas Saifal saat audiensi di ruang ketua DPRD kota Cimahi, Jumat, (13/01). Menanggapi hal itu ketua DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.

"Nanti Insha Allah kita akan sampaikan ke pusat, bahwa inilah aspirasi masyarakat kota Cimahi yang diwakili oleh adik-adik Gema Pembebasan Cimahi, nanti akan banyak juga masukan-masukan dari daerah lain, sehingga masukan adek-adek ini bisa menjadi pertimbangan di pusat," jelas Achamad Gunawan.

Gunawan berharap masukan-masukan dari gema pembebasan bisa merubah sistem yang saat ini dianggap kurang baik.

"Mudah-mudahan saja masukan adek-adek ini bisa merubah sistem yang saat ini dianggap kurang baik. Kalau bisa disampaikan secara tertulis, biar kami runut menyampaikannya, pinta ketua DPRD Cimahi ini pada perwakilan Gema Pembebasan," ujarnya.

Ia juga berjanji, hasil penyampaian aspirasi ini ke DPR RI akan di informasikan meskipun hasilnya tidak sesuai harapan.

"Nanti kalau ada informasinya seperti apa hasilnya, kami akan menginformasikan," ujarnya.

Ketika ditanya setuju atau tidak dengan kebijakan pemerintah saat ini, Ia menilai kurang setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini yang menaikan pajak dan BBM yang justru berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Dari satu sudut pandang keputusan yang diambil pemerintah saat ini sangat tidak populer (tidak disukai masyarakat), bisa dikatakan keputusan ini memberatkan masyarakat, sedikit naik tapi berdapampak pada masyarakat, daya beli pemerintah menjadi menurun," jawabnya.[syahid/voa-islam.com]