Bukan Diplomatis, Kehadiran Warga Indonesia justru Dukung Kebijakan Israel Atas Palestina

JAKARTA (voa-islam.com)- Kehadiran pejabat Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI diakui tidak ada representasi. Sehingga kehadiran itu dinilai oleh salah satu politisi dari partai politik Indonesia tidak patut.

“Kehadiran mereka yang tidak mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk memenuhi undangan Presiden Israel Reuven Rivlin ini tidak patut. Kalau alasannya untuk diplomasi mewujudkan perdamaian di Palestina, jelas tidak tepat, karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Sukamta, dari PKS, melalui fanpage Facebook-nya, belum lama ini.

Indonesia dalam konstitusinya tegas menolak penjajahan yang secara tegas tidak mengakui entitas negara Israel. Perjuangan diplomatik kita lakukan lewat PBB. Sementara, Resolusi UNESCO 16 Oktopber menyalahkan Israel yang telah melakukan pengrusakan terhadap Masjidil Aqsha.

“Lalu DK PBB mengeluarkan resolusi 2334 23 Desember 2016 tentang penghentian pemukiman Israel di semua wilayah pendudukan Palestina dan tidak ada satu pun negara yang memveto, Amerika Serikat juga abstain. Kehadiran mereka tadi justru mensupport Israel dan tidak menghormati putusan PBB tersebut.”

Dengan resolusi PBB tersebut, situasi dunia lebih kondusif untuk memperjuangkan Palestina, yang harusnya menjadi kesempatan RI menfollow up hasil Kenferensi Luar Biasa OKI 6-7 Maret 2016 lalu di Jakarta, karena badan-badan utama PBB sudah membuat resolusi utama. Kesempatan ini mustinya bisa dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah RI. (Robi/voa-islam.com)