View Full Version
Kamis, 09 Feb 2017

Komite Mahasiswa Raya Tuntut Jokowi Mundur jika Tidak Dapat Netral di Pilkada DKI

JAKARTA (voa-islam.com)- Komite Mahasiswa Raya meminta Joko Widodo mundur sebagai Presiden jika tidak dapat netral di Pilkada DKI Jakarta.

"Meminta Presiden dan aparatur negara, termasuk Penyelenggara Pemilu untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

Meminta dengan hormat agar Presiden mengundurkan diri jika tidak mampu netral dan memastikan netralitas seluruh aparatur negara. Dan usut dan tangkap pelaku E-KTP ganda," demikian siaran pers yang didapat voa-islam.com atas nama Koordinator Lendi Oktapriyadi, Kamis (9/02/2017).

Komite ini juga meminta aparat penegak hukum seperti Polri, TNI, dan juga BIN untuk bersikap netral.

"MEMINTA para penegak hukum, khususnya TNI, POLRI, dan BIN untuk bersikap netral dan tidak terlibat konstalasi politik praktis dalam pelaksanaan pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

 

Sebagai warga negara Indonesia yang menjungjung tinggi hukum, kami sudah melakukan berbagai langkah berdasarkan koridor hukum dan prinsip demokrasi untuk mencegah terjadinya kecurangan, atau dalam terminologi kami, kejahatan pemilu di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 ini.

“Tetapi, sampai saat ini kami merasa bahwa upaya-upaya kami tersebut belum mendapat respon atau tindak lanjut yang serius dari pihak-pihak terkait. Sehingga sampai saat ini upaya-upaya kejahatan Pemilu Daerah semakin hari semakin jelas di mata kita.  Bahkan, yang kami rasakan adalah adanya indikasi keperpihakan penguasa atas personal salah satu kandidat gubernur yang terlihat samar namun benderang untuk diartikan.”

Perilaku dan upaya  curang yang akan merusak pesta demokrasi warga Jakarta khususnya, dan daerah lainnya di Indonesia pada umumnya, harus diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan tangung jawab moril untuk menjaga marwah demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis, bermartabat dan terbebas dari crime of election. (Robi/voa-islam.com)


latestnews

View Full Version