Pushami: Lawan Hoax dengan Pendidikan Literasi bukan Sertifikasi Akun Medsos

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Divisi Kebijakan Publik Pusat Hak Azasi Muslimin Indonesia (Pushami), Jaka Setiawan menilai wacana sertifikasi akun media sosial oleh pemerintah tidak berdasar.

"Ngaco dan apa dasar hukumnya? Yang dibutuhkan itu adalah edukasi mengenai literasi news media," kata Jaka kepada voa-islam.com, baru-baru ini.

Menurut Jaka, pemerintah seharusnya mendidik masyarakat bagaimana menghindari, menghadapi dan tidak mudah terpancing dengan berita hoax.

"Pemerintah justru dituntut grand desain penanganan hoax secara menyeluruh. Kalau cuma sertifikasi tidak perlu ada pemerintahlah,"ungkapnya.

Jaka melihat wacana sertifikasi akun medsos muncul karena Pemerintah tidak sanggup mengelola perbedaan pendapat secara sehat. Dia berpandangan, kalau sedikit-sedikit sertifikasi artinya pemerintah anti kritik.

Padahal, lanjut Jaka, Teknologi dan alat komunikasi sudah banyak. Kampenye positif tentang literasi media harusnya bisa dimenangkan pemerintah.

"Kenapa pemerimtah seolah kalah dan gagal mengelola kritik atau perbedaan pendapat? Artinya pemerintahannya diisi oleh orang-orang lemah," tandasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]